Legislator berharap pembangunan Kotim 2019 lebih merata

Sampit (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Supriadi berharap pembangunan di tahun anggaran 2019 nantinya bisa lebih merata, dan tepat sasaran.

"Kami berharap program pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2019 nanti benar-benar mengacu pada hasil musayawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan usulan program yang diajukan masyarakat melalui reses anggota dewan," katanya di Sampit, Selasa.

Dikatakannya, untuk mengakomodir usulan program pembangunan yang diajukan masyarakat, maka antara Musrenbang dengan hasil reses anggota dewan harus di sinkronkan.

"Yang jelas, program prioritas pembangunan yang nantinya dilaksanakan harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD)  2016-2021 yang telah disepakati dan ditetapkan," tambahnya.

Supriadi juga memaklumi jika pada perjalanan pelaksanaan program pembangunan nantinya masih ada usulan masyarakat yang tidak dapat terakomodir hal itu di karenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

"Wajar jika masih ada program yang belum dapat dilaksankan, karena Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.496 km3 yang terdiri dari 17 kecamatan, 185 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 450.000 jiwa lebih dengan letak geografis yang beragam tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemerataan program," ucapnya.

Supiadi mengatakan, APBD 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur nantinya untuk pendapatan sebesar Rp1.850.333.575.377.

Kemudian untuk belanja sebesar Rp1.933.598.586.269. Dan devisit sebesar Rp83.265.010.896 atau sebesar 4,50 persen.

"Dengan anggaran yang tersebut, kita berharap nantinya ada pemerataan pembangunan baik itu wilayah perkotaan maupun pelosok, dan yang jelas harus sesuai program prioritas," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan kinerja daerah tahun 2016-2021 tidak berubah, yakni tetap fokus pada 10 sasaran.
Adapun 10 program yang menjadi target kinerja daerah adalah indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,94. 

Rata-rata lama sekolah 9 tahun, harapan lama sekolah 12,71 tahun, usia harapan hidup mencapai 70 tahun.

Kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, produk domistik regional bruto (PDRB) perkapita sebesar Rp42 juta hingga Rp44 juta/tahun.

Selanjutnya untuk inflasi sebesar 5-7 persen, tingkat pengangguran terbuka 2-4 persen, tingkat kemiskinan 4-5 persen, dan kemandirian fiskal daerah sebesar 13,83 persen.

"Untuk mencapai target kinerja daerah tersebut tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga perlu dukungan semua pihak karena pembangunan tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak," jelasnya.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan daerah tahun 2016-2021 juga tetap ditekankan pada sembilan program pembangunan yakni, infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Kemudian juga pada ketahanan pangan, penguatan pemerinthan desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian ekonomi hidup, penanggulangan bencana, pariwisata dan pelestarian budaya.