Pemkot berkomitmen selesaikan permasalahan administrasi kependudukan

id kota palangka raya,Wakil Wali Kota Palangka Raya,Hj Umi Mastikah,Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan,Program GISA

Pemkot berkomitmen selesaikan permasalahan administrasi kependudukan

Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah saat menjelaskan permasalahan administrasi kependudukan di daerah setempat, Selasa (11/12/18). (Foto Antara Kalteng/Adi Wibowo)

Selama ini masih banyak masyarakat di daerah setempat yang diduga tidak memiliki kartu identitas diri
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berkomitmen akan segera menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan yang hingga sampai saat ini masih banyak masyarakat belum melakukan perekaman KTP elektronik. 

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, usai menghadiri peluncuran Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Selasa.

"instansi terkait terus berusaha menyelesaikan permasalahan adminstrasi kependudukan, agar sebelum pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif dilaksanakan sudah selesai permasalahan hal tersebut," tambahnya.

Dikatakan, sesuai perintah Gubernur Kalteng setiap kepala daerah wajib melakukan monitoring dan percepatan proses pelayanan administrasi kependudukan, tentunya untuk kebaikan seluruh pihak.

Umi mengatakan dengan adanya program GISA tersebut tentunya membuat pemkot setempat berinisiatif untuk mencarikan berbagai solusi agar seluruh masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya dapat terekam melalui KTP elektronik. 

"Selama ini masih banyak masyarakat di daerah setempat yang diduga tidak memiliki kartu identitas diri, maka dari itu pemerintah setempat menyarankan kepada warganya agar segera melakukan perekaman KTP elektronik agar masuk dalam data base," ucapnya.

Data kependudukan tentunya bisa menjadi tolak ukur pembangunan di Palangka Raya, maka dari itu masyarakat di Kota Palangka Raya harus semuanya memiliki KTP, yang tidak lain manfaatnya sangat banyak untuk masyarakat sendiri nantinya.

Dengan sebuah data kependudukan yang valid tentunya proses Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang berjalan lancar. Bahkan hak seluruh masyarakat dalam memilih pemimpin baik itu pusat dan daerah akan sesuai dengan harapan mereka. 

"Insya Allah sebelum pilpres dan Pileg dilaksanakan permasalahan administrasi kependudukan di daerah kami sudah terselesaikan. Saya juga akan melibatkan stakeholder di instansi lainnya untuk mewujudkan arahan dari Sekretaris Dierjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bapak Gede Suratha saat melaounching Program GISA di Palangka Raya tadi," pungkasnya.