40 anggota DPRD Kotim sampaikan hasil reses

Sampit (Antaranews Kalteng) - Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyampaikan hasil reses yang mereka lakukan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Supriadi di Sampit, Selasa mengatakan, hasil reses tersebut disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna.

"Penyampaian hasil reses dilakukan melalui perwakilan Dapil, dan hal itu wajib dilakukan oleh anggota dewan karena reses merupakan penyerapan aspirasi masyarakat di Dapilnya," tambahnya.

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sedikitnya ada V Dapil. Namun tidak semua desa yang ada di Dapil tersebut dapat dikunjungi oleh anggota DPRD. Hal itu karena terbatasnya waktu yang tersedia, sementara kondisi medan yang sulit membuat anggota dewan tidak dapat menjangkau beberapa daerah yang ada di pelosok.

"Anggota dewan memang tidak dapat menjangkau beberapa desa di wilayah tersebut. Namun dipastikan ada perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan yang dilakukan anggota dewan," terangnya.

Aspirasi dan usulam program pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam reses anggota dewan tersebut akan disampaikan ke pemerintah daerah agar kedepannya diakomodir.

Sementara itu, anggota DPRD perwakilan Dapil V Kabupaten Kotawaringin Timur, Sarjono mengatakan, tidak hanya permasalahan infrastruktur yang di keluhkan masyarakat, namun  ada juga permasalahan lain yang perlu penangnan serius, seperti permasalahan sosial, sengketa lahan yang tidak kunjung ada penyelesaian, hingga pada tanggungjawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Cukup banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait program pembangunan, namun dalam penyelesaiannya harus berdasarkan skala prioritas," ucapnya.

Sarjono berharap, program pembangunan di tahun anggaran 2019 nanti bisa berjalan lebih merata dan berkeadilan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal.

"Wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah yang paling jauh sehingga membutuhkan perhatian lebih serius oleh pemerintah daerah. Desa di daerah itu banyak yang sulit dijangkau melalui jalur darat, hal itu terjadi karena akses jalan yang kurang memadai. Ke depan kita berharap pemerintah dapat membuka keterisolasian dengan membangun jalan penghubung antar desa," demikian Sarjono.