Dua jembatan gantung di Kobar telah selesai dibangun Pemerintah Pusat

Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Dua jembatan gantung yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Arut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, telah selesai dibangun Pemerintah Pusat.

Jembatan gantung di Desa Kerabu dan Desa Gandis yang dibangun menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Penatara Ruang (PUPR) itu sepanjang 75 meter dengan lebar 4 meter, kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kobar Juni Gultom, di Pangkalan Bun, Jumat.

"Anggaran untuk membangun dua jembatan itu sebesar Rp7 miliar, dan sepenuhnya berasal dari Kemen PUPR. Jembatannya sudah diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah mewakili Pemerintah Pusat," beber dia.

Rencananya pada tahun 2019 Pemerintan Pusat akan kembali membangun tiga jembatan di Arut Utara dan satu di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar.

Juni mengatakan idealnya untuk membuka akses ekonomi, Kabupaten Kobar masih membutuhkan setidaknya enam jembatan. Keenam jembatan yang perlu dibangun di Desa Penyombaan, Desa Nanga Mua, Desa Rangda, Desa Sukarami, Desa Riam dan Desa Sebukat.

"Kabupaten Kobar bersyukur mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat membangun jembatan untuk menghubungkan antar desa. Semoga bantuan pembangunan jembatan dan jalan dari Pusat semakin di Kobar," kata Juni.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah berharap dengan terbukanya akses dari desa ke kecamatan dan kota Pangkalan Bun, masyarakat setempat dapat semakin berdaya saing dalam bidang ekonomi.

Dia mengatakan sebelum ini untuk melakukan aktifitas masyarakat di dua desa tersebut harus menggunakan alat transportasi getek ataupun harus memutar dengan jarak tempuh mencapai 1 jam menuju kecamatan.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi yang telah memperhatikan pembangunan dari desa pinggiran. Untuk itu pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sedang giat berinovasi mengintegrasikan desa ke kota dari berbagai sumber pendanaan.

"Integrasi tersebut baik melalui pembukaan jalan melalui konsorsium perusahaan dan menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten PUPR RI serta melibatkan seluruh partisipasi masyarakat di kawasan proyek," demikian Ahmadi.