Sumbangan pihak ketiga mendapat dukungan dari Legislator Kalteng

id dprd kalimantan tengah,dprd kalteng,sumbangan pihak ketiga,pergub kalteng tentang sumbangan pihak ketiga,pergub kalteng no16/2018,sriosako

Anggota DPRD Kalteng Sriosako. (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Sriosako, mendukung terbitnya peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah Atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.

Pergub tersebut merupakan upaya Gubernur Sugianto Sabran dalam mempercepat pembangunan dengan melibatkan perusahaan besar swasta, kata Sriosako di Palangka Raya, kemarin.

"Saya sangat mendukung niatan Gubernur untuk percepatan pembangunan melalui peran aktif PBS yang beroperasi di wilayah Kalteng, yakni memberikan sumbangan untuk pembangunan," ucapnya.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Kalteng itu, selama ini daerah hanya mendapat dana bagi hasil dan royalti dari pemerintah pusat. Jumlahnya pun masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan keuntungan dan sumber daya alam (SDA), yang perusahaan dapatkan dari mengeruk kekayaan alam Kalteng.

Dia mengatakan bagi hasil itu bahkan harus dikurangi dengan kerusakaan infrastruktur jalan maupun jembatan, akibat mobilitas angkutan perusahaan-perusahaan besar tambang dan perkebunan yang terjadi selama ini.

"Jadi, tidak salah kiranya di mana perusahaan beroperasi ada kontribusi atau bantuan untuk kegiatan pembangunan di daerah tempat berusaha. Ya bentuknya melalui sumbangan yang diatur dalam Pergub 16/2018 itu," kata Sriosako.

Wakil Rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu menyebut, semangat lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2018, tersebut juga sudah di konsultasikan dengan pemerintah pusat/kemendagri.

Dia bahkan mengaku ikut mengkonsultasikan pergub 16/2018 itu ke Pemerintah PUsat. Hasil konsultasi tersebut, pemerintah pusat juga mengatakan bahwa itu boleh dilakukan, dengan catatan tidak ada unsur pemaksaan.

Pemprov juga kan sudah mengedarkan blangko kepada PBS, dan masing-masing PBS, mengisi blangko tersebut secara sukarela nilainya. Walaupun belum ada uang, tapi menurut Kemendagri total nilai sumbangan pihak ketiga boleh menjadi asumsi dimasukkan dalam struktur APBD. Dari situlah kenapa ada asumsi sumbangan pihak ketiga mencapai Rp300 miliar lebih.

"Jadi, saya sangat mendukung semangat gubernur agar ada perhatian dari PBS membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng saat ini," demikian Sriosako.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar