Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, segera melakukan evaluasi kepada seluruh sopir satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) atau dinas untuk memastikan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan baik.
Sekretaris Daerah Barito Timur Eskop mengatakan, evaluasi sangat penting agar tidak ada lagi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami kecelakaan.
"Kami evaluasi mulai bagaimana kerjanya dan bisa saja nanti dilakukan tes urine. Sebab, dalam beberapa kejadian kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan pejabat meninggal dunia karena menyetir sendiri," kata Eskop di Tamiang Layang, Rabu.
Dia tidak menampik, evaluasi sopir ini merupakan keprihatinan pasca kecelakaan yang menewaskan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Perkadi Guai dan seorang staf, serta kejadian-kejadian sebelumnya.
Eskop menjelaskan, ketika seorang pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, tentu akan berpengaruh pada psikologis dan menjadi beban pikiran. Dalam kondisi tersebut, tidak diperkenankan mengendarai kendaraan karena akan berpengaruh dan memiliki risiko besar saat mengemudi di jalan raya.
Dalam beberapa kejadian kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan sejumlah pejabat meningga dunia, pada umummnya pejabat tersebut mengendarai sendiri dan itu terjadi usai melaksanakan tugas.
Eskop berharap, sopir bisa melekat pada tiap dinas dan siap mengantar setiap kegiatan kepala dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah.
"Kasus kecelakaan di jalan raya yang menimpa pejabat di Pemerintah Kabupaten Barito Timur bisa dikatakan demikian. Maka harus ada sopir yang siap siaga menyetir mobil dinas?," kata Eskop.
Dijelaskan Eskop, ketika terjadi kecelakaan, maka yang dirugikan adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Ia menilai, pejabat merupakan aset berharga pemerintah daerah, karena pejabat tersebut memiliki integritas, kualitas dan loyalitas untuk mewujudkan pembangunan di Bartim menuju Jari Janang Kalalawah.
"Pejabat lebih berharga dari aset secara materi. Jika mobil dinas rusak, maka bisa diperbaiki. Tetapi, pejabat daerah merupakan aset yang tidak bisa dinilai dengan materi," demikian Eskop.
