DPRD-Pemkab Kotim laporkan permasalahan sawit ke Presiden Jokowi

id DPRD Kotim,Pemkab Kotim,DPRD-Pemkab Kotim laporkan permasalahan sawit ke Presiden Jokowi,Supriadi,Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Supriadi

Sampit (Antaranews Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten setempat melaporkan permasalahan perkebunan kelapa sawit di daerah itu ke presiden RI Joko Widodo. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Supriadi di Sampit, Jumat mengatakan, permasalahan perkebunan kelapa sawit tersebut terungkap saat ratusan petani kelapa sawit menggelar unjuk rasa pada Desember 2018 lalu di DPRD setempat.

"Dalam unjuk rasa itu petani kelapa sawit mengeluhkan harga jual tandan buah segar anjlok, dan kami DPRD beserta pemerintah daerah diminta membantu mencarikan solusi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi," tambahnya.

Dikatakanya, permasalahan tersebut rencananya akan dilaporkan ke Presiden RI Jokowi dalam waktu dekat ini.

"Selain DPRD dan pemerintah daerah, kita juga akan mengajak beberapa perwakilan petani perkebunan kelapa sawit untuk turut menghadap Presiden RI nantinya," ungkapnya.  

Baca juga: Petani sawit Kotim berunjuk rasa minta bantuan Presiden Jokowi

Permasalahan yang dihadapi petani kelapa sawit Kotawaringin Timur cukup berat dan tidak dapat diselesaikan di daerah, dan harus ada campur tangan pemerintah pusat.

"Permasalahan yang kami laporkan ini butuh solusi, dan penanganan yang cepat karena menyangkut nasib dan ekonomi petani banyak," ucapnya.

Lebih lanjut H Supriadi mengatakan, permasalahan anjloknya harga jual TBS yang sedang dihadapi petani saiwt tersebut erat kaitannya dengan kampaye yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri yang menolak perkebunan kelapa sawit serta produk turunannya karena dianggap pembangunan perkebunan sawit telah merusak lingkungan.

"Bermula dari situlah harga TBS petani terjun bebas dan tidak terkendali lagi karena pihak perusahaan sawit yang semula membeli dan menampung milik petani kina tidak lagi karena produksi minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) perusahaan itu di kurangi. Hal itu terjadi karena sejumlah negara pengimpor CPO juga mengurangi permintaan," jelasnya.

Baca juga: Pemkab - Pemprov didesak segera tangani anjloknya harga sawit

H Supriadi menilai permasalahan tersebut bukan lagi menjadi wewenang pemerintah provinsi maupun daerah lagi, namun sudah menjadi permasalahan nasional, bahkan internasional, sehingga pemerintah pusat wajib turut menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami berharap permasalahan ini nantinya bisa direspon dan ditangai pemerintah pusat, sehingga harga jual TBS di tingkat petani bisa kembali membaik," tegasnya.

Dikatakannya, sebelum adanya kampaye penolakan hasil produksi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan LSM luar negeri, harga TBS di tingkat petani berkisar antara Rp1.300/kg hingga Rp1.800/kg.

Sementara sejak adanya kampaye hitam penolakan hasil perkebunan kelapa sawit saat ini harga jual TBS ditingkat petani sekarang turun menjadi Rp300/kg hingga Rp400/kg.

"Kondisi ini tentu sangat memukul perekonomian petani perkebunan kelapa sawit. Untuk itu kami berharap pemerintah pusat bisa mencarikan solusi terbaik untuk petani," demikian H Supriadi.

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar