Masih ada 40 hektare kawasan kumuh di Sampit

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, terus menangani kawasan kumuh karena terdata saat ini masih terdapat sekitar 40 hektare kawasan kumuh di kota Sampit.

"Seluas 40 hektare akan terus diupayakan untuk dapat ditangani secara bertahap. Pemerintah kabupaten sudah menyiapkan program penataan untuk mengatasi kawasan kumuh tersebut," kata Wakil Bupati HM Taufiq Mukri di Sampit, Kamis.

Taufiq menyebutkan, untuk mendukung program nasional penanganan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan upaya pengurangan luasan kumuh. Hingga akhir 2018 lalu, kawasan kumuh di kabupaten ini berkurang 19,82 hektare atau 33,13% dari data awal seluas 59,872 hektare yang berlokasi di dua kecamatan yaitu Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.

Selain itu, pada tahun 2018 lalu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melaksanakan upaya penanganan atau pengurangan rumah tidak layak huni. Ada sebanyak 338 unit rumah yang dibantu perbaikannya.

Pemerintah juga harus bekerja keras untuk memenuhi cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat baik melalui sistem perpipaan maupun nonperpipaan. Sampai akhir tahun 2018, baru mencapai 80,11 persen, sementara target nasional harus tercapai 100 pesen pada akhir 2019.

Menurut Taufiq, semua ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan promotif yaitu mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan usia harapan hidup juga meningkat. Saat ini usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur selama 69,70 tahun.

"Masalah penataan kawasan kumuh ini harus menjadi perhatian bersama karena juga berdampak terhadap bidang lain seperti kesehatan, kenyamanan, bahkan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat," kata Taufiq.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menjanjikan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni untuk keluarga tidak mampu di sejumlah lokasi di Sampit pada 2019.

"Ini kami masukkan dalam anggaran tahun 2019. Saya belum bisa menyebutkan berapa rumah dan berapa alokasi anggarannya karena masih dibahas bersama DPRD provinsi," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanKalimantan Tengah, Leonard S Ampung saat berkunjung ke Sampit, beberapa waktu lalu.

Kabar gembira itu disampaikan pria yang akrab disapa Leo itu di hadapan puluhan warga yang menghadiri sosialisasi penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit. Kegiatan dilaksanakan perkampungan warga belakang Golden yang merupakan kawasan padat penduduk.

Leo menyebutkan, bantuan penataan kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni itu akan dilaksanakan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Sasarannya adalah warga yang benar-benar tidak mampu dan rumahnya rusak parah.

Pendataannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan verifikasi di lapangan sehingga bantuan yang diserahkan nantinya tidak salah sasaran sehingga benar-benar efektif bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Nilai bantuan yang diberikan akan berbeda-beda sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk itulah nanti perlu tim yang turun ke lapangan untuk melakukan penghitungan biaya yang dibutuhkan.

"Nanti warga menerima sudah dalam bentuk rumah jadi. Pemerintah yang mengurus pembangunannya. Makanya nanti tergantung verifikasi di lapangan tentang bagaimana perbaikannya yang akan dilaksanakan," kata Leo.

Leo menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk membantu penataan kawasan kumuh di Kotawaringin Timur, khususnya di Sampit. Namun dia mengapresiasi kawasan kumuh di daerah ini terus berkurang karena pemerintah kabupaten juga melakukan program yang sama secara bertahap.