40 ribu masyarakat Gunung Mas segera terdaftar di JKN-KIS

id dprd kabupaten gunung mas,gumas,JKN-KIS di Gumas,peserta JKN-KIS Gumas,Pendeta Rayaniatie Djangkan

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Pendeta Rayaniatie Djangkan MTh (Foto Antara Kalteng/ Chandra)

Kuala Kurun (Antaranews Kalteng) – DPRD Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung penuh Program Strategis Nasional untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Bentuk dukungan yang dilakukan dengan menyediakan anggaran terhadap 40 ribu masyarakat untuk terdaftar di JKN-KIS, kata Anggota DPRD Kabupaten Gumas Pendeta Rayaniatie Djangkan MTh di Kuala Kurun, Jumat.

"Anggaran itu sudah disediakan di APBD 2019. Jadi, Pemerintah Kabupaten tinggal merealisasikan saja. Semoga itu bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan JKN-KIS," tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gumas, BPJS Kesehatan Kabupaten Gumas, dan pihak terkait lainnya, agar mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang tidak mampu.

"Lakukan verifikasi dengan baik, sehingga masyarakat yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan," pesan Legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) I yang mencakup wilayah Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun ini.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Kabupaten Gumas, Alfred Segah mengatakan, saat ini pihaknya bersama BPJS Kesehatan dan lainnya telah selesai melakukan pendataan terhadap masyarakat kurang mampu, yang akan menerima bantuan kepesertaan JKN-KIS dari APBD Kabupaten Gumas 2019.

"Pendataan sudah selesai dilakukan dan sudah diverifikasi juga. Kita tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan pihak BPJS Kesehatan yang secepatnya akan dilakukan," kata Alfred.

Kepala BPJS Kabupaten Gumas, Lawine Alang mengatakan bahwa program UHC JKN-KIS mengharuskan 95 persen penduduk wajib terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Sejauh ini, dari 140.472 jiwa penduduk Kabupaten Gumas, sebanyak 70.681 sudah terdaftar dan 69.791 belum terdaftar.  

Adanya dukungan sebanyak 40 ribu bagi masyarakat kurang mampu sebagai peserta JKN-KIS pada tahun 2019 tentu sangat berguna untuk mengejar target 95 persen tersebut. Disamping itu, pada tahun 2019 ini seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gumas juga menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman.

"Jika itu semua terealisasi, maka diperkirakan hanya tersisa sekitar 25 ribu jiwa penduduk Kabupaten Gumas yang belum menjadi peserta JKN–KIS," kata Lawine.

Sejauh ini, pihaknya memang menemui beberapa kendala seperti infrastruktur dan jaringan komunikasi yang belum memadai di beberapa Kecamatan, administrasi kependudukan yang belum tertib, serta Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS.

"Kami akan tetap berupaya agar target UHC JKN-KIS sebesar 95 persen dapat tercapai. Tentunya kami juga mengharap dukungan dari Pemerintah, DPRD, PBS, masyarakat, dan pihak terkait lainnya," demikian Lewina.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar