Empat kabupaten di Kalteng belum capai UHC BPJS-Kesehatan

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Muhammad Masrur Ridwan mengatakan dari lima wilayah yang ditangani, sebanyak empat kabupaten belum mencapai "Universal Health Coverage" atau jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk.

"Empat wilayah yang belum mencapai UHC yakni Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Sementara yang sudah mencapai UHC ialah Kabupaten Katingan," kata Masrur di Palangka Raya, Selasa.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, di Kabupaten Gunung Mas dari total 140.472 penduduk baru 70,278 orang atau 50.03 persen terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di Kabupaten Kapuas dari total 412.910 penduduk baru 231.156 jiwa atau 55,98 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan jalin kerja sama dengan 12 FKRTL

Untuk Kabupaten Pulang Pisau dari 130.619 penduduk baru 94.662 jiwa atau 72,27 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian di Kota Palangka Raya dari 262.760 penduduk sudah 230.315 jiwa atau 87,65 persen telah masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Selanjutnya satu kabupaten yang telah mencapai UHC ialah Kabupaten Katingan dengan jumlah peserta mencapai 154,813 jiwa.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sehingga UHC dapat terwujud. UHC ini juga sebagai bentuk jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada warganya," katanya.

Pernyataan itu diungkapkan dia usai acara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Kota Palangka Raya.

"Untuk RDP tadi fokus agar pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu bisa terakomodir dengan baik. Namun kami juga fokus ke UHC karena tinggal 10 persen lebih warga Palangka Raya yang belum masuk peserta," kata dia.

Baca juga: BPJS Kesehatan sementara berhenti kerja sama dengan tiga RSUD

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin bahwa untuk mencapai UHC atau 100 persen penduduk masuk program jaminan kesehatan tinggal menambah anggaran sekitar Rp8 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subangi mengatakan, anggaran untuk jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu juga telah disiapkan pemerintah kota.

"Namun karena keterbatasan anggaran, dana yang disiapkan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata politisi Golkar itu.