Pemprov Kalteng minta jumlah kantor BPOM ditambah

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta jumlah kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditambah, sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk-produk ilegal.

"Kami ingin kantor BPOM di Kalteng ditambah, mengingat jumlah yang ada saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri usai pertemuan dengan Kepala BPOM Republik Indonesia Penny K Lukito di Palangka Raya, Rabu.

Saat ini BPOM di Kalteng hanya terdapat di Palangka Raya dan Pangkalan Bun, sehingga jumlah itu dinilai belum ideal dengan kebutuhan daerah. Sebab, Provinsi Kalteng memiliki luas sekitar 15 juta hektare atau 1,2 kali Pulau Jawa, untuk itu penambahan kantor BPOM di kabupaten lainnya sangat diperlukan.

Fahrizal mengatakan, apalagi Kalteng memiliki banyak pintu masuk, mulai dari jalur udara, laut dan darat. Pendistribusian barang didominasi oleh pelabuhan yang ada di Kumai Kotawaringin Barat dan Sampit Kotawaringin Timur.

"Banyak pula barang yang didistribusikan melalui jalur darat, yakni pelabuhan di Banjarmasin Kalimantan Selatan," tuturnya.

Pengawasan obat dan makanan di Kalteng perlu peningkatan, khususnya saat hari-hari besar keagamaan. Hal itu sebagai upaya agar tidak ada permasalahan terkait kesehatan masyarakat nantinya. Jika jumlah kantor BPOM ditambah, tentu akan mempermudah pengawasan oleh pemerintah daerah.

Sementara itui kepala BPOM Republik Indonesia Penny K Lukito mengatakan, hanya ada sebanyak 40 kantor baru pada tahun 2019 yang dibagi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalteng mendapatkan satu yaitu di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat. Namun setelah mendengar penjelasan dari Sekda tentang luasan Kalteng, kami harapkan kedepan jumlah kantor BPOM dapat kembali ditambah," papar Penny.

Penambahan kantor baru di Pangkalan Bun dikarenakan letaknya strategis, yaitu berbatasan dengan wilayah Kalimantan Barat dan memiliki pelabuhan dan bandar udara. Selain itu Pangkalan Bun memiliki kegiatan perekonomian cukup intensif.

Saat ini ada sebanyak 35 kantor BPOM yang berada di ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan ditambah 40 kantor baru di tahun 2019. Diharapkan dengan jumlah tersebut, BPOM mampu berkontribusi secara maksimal untuk menanggulangi peredaran obat dan makanan ilegal dan berbahaya.