Pemkab Kobar usulkan perubahan status sejumlah jalan

id Pemkab Kobar usulkan perubahan status sejumlah jalan,Bupati,Kotawaringin Barat,Nurhidayah,Komisi V

Pemkab Kobar usulkan perubahan status sejumlah jalan

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah mendampingi Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir beserta rombangan saat meninjau beberapa kondisi jalan yang ada di Kotawaringin Barat, Kamis (17/1/2019). (Foto Antara Kalteng/Hendri Gunawan)

Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, mengusulkan perubahan status sejumlah jalan kabupaten menjadi jalan nasional dengan harapan dapat kucuran bantuan anggaran untuk pemeliharaan.

“Jalan-jalan tersebut akan kami usulkan menjadi jalan nasional. Proposal sudah kami buat. Kami berharap ini masuk dalam kawasan strategis nasional,” harap Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah di Pangkalan Bun, Kamis.

Harapan itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Para wakil rakyat itu diharapkan memperjuangkan usulan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi mereka membidangi tranportasi laut, udara dan darat

Pemerintah daerah sangat berharap usulan perubahan status jalan itu disetujui. Terbatasnya anggaran membuat pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas.

"Prioritas pembangunan untuk pengembangan pariwisata merupakan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan baik udara, laut dan darat," kata Nurhidayah.

Sementara itu, sebanyak 21 anggota Komisi V DPR RI, pewakilan Kementerian Perhubungan dan perwakilan Kementerian PUPR RI meninjau beberapa jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis (17/1).

Peninjauan pertama berlangsung di jalan menuju pelabuhan CPO di Bumi Harjo, kemudian jalan Pangkalan Lima dan Kumai serta jalan menuju Desa Sebuai lokasi rencana bandara baru.

Ketua Tim Rombongan Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyampaikan, kunjungan kerja kali ini merupakan tindak lanjut atas permintaan tokoh masyarakat HM Ruslan AS yang prihatin dengan kondisi pembangunan daerah Kobar, sehingga meminta pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi di Kobar saat ini.

“Kami akan dorong pusat untuk merubah status jalan Kabupaten menjadi jalan nasional melalui Dirjen Kementerian PUPR,” ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, ketika nantinya jalan Pangkalan Lima - Kumai berubah status menjadi jalan nasional, maka penanganan kerusakan akan diambil oleh negara, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah daerah Kotawaringin Barat.

“Dalam waktu dekat ini kami akan rapat kerja dengan Kementerian PUPR, maka hasil kunjungan kerja ini akan disampaikan kepada mereka salah satunya jalan menuju Pelabuhan,” imbuhnya.

Pasalnya, jalan Pangkalan Lima - Kumai dan menuju Bumi Harjo tersebut merupakan jalan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. “Karena ada dua sektor strategis di wilayah tersebut yakni pariwisata dan CPO,” tuturnya.