Pemkab Kotim diminta tetap memprioritaskan pembangunan desa

id Pemkab Kotim diminta tetap memprioritaskan pembangunan desa,Kotawaringin Timur,Sampit,DPRD,Jhon Krisli ,Dana desa

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Muhammad Jhon Krisli. (Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, H Muhammad Jhon Krisli meminta pemerintah kabupaten tetap memprioritaskan pembangunan di perdesaan meski kini desa memiliki anggaran sendiri.

"Kami harap pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan pembangunan di desa.  Pembangunan di wilayah pedesaan harus menjadi skala prioritas. Sebuah kabupaten akan dikatakan maju apabila desa yang ada di wilayahnya, tidak ada desa yang terisolasi, ekonomi masyarakat desa mapan dan sejahtera," katanya di Sampit, Jumat.

Dikatakannya, pembangunan di wilayah pedesaan harus mendapat perhatian serius serta anggaran yang memadai meski desa tersebut memiliki dana desa (DD).

"Desa yang memiliki DD dan mengelola anggaran sendiri tidak menjamin desa tersebut bisa maju karena belakangan beberapa kepala desa berikut perangkatnya takut menggunakan anggaran tersebut. Mereka takut salah dan terjerat hukum," tambahnya.

Membangun dan memajukan desa merupakan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu program pembangunan di desa harus tetap berjalan.

"Supaya program pembangunan pemerintah daerah dengan desa tidak tumpang tindih, maka harus dilakukan sinkronisasi," ucapnya.

Jhon juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali rencana dan program kerja yang akan dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD). Mengingat di tahun anggaran 2019 masih ada desa yang tidak mendapatkan program pembangunan, yakni Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

"Masih adanya desa yang tidak mendapatkan program pembangunan dari pemerintah daerah adalah bukti jika pembangunan di Kotawaringin Timur belum merata, dan saya harap hal ini menjadi bahan evaluasi nantinya," ungkapnya.

Jhon berharap pemerintah daerah mendata kembali desa mana saja yang belum mendapatkan program pembangunan di tahun anggaran 2019, sehingga pada APBD perubahan 2019 nantinya bisa dimasukan.

"Hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi, sebab pembangunan di wilayah pedesaan harus diprioritaskan. Untuk itu saya minta pemerintah daerah mengevaluasi kembali rencana kerja OPD," demikian Jhon.


Pewarta :
Editor: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar