Penghuni Lapas Pangkalan Bun harus jalani ini untuk gunakan hak pilih

id Penghuni Lapas Pangkalan Bun harus jalani ini untuk gunakan hak pilih,KPU,Pemilu,Disdukcapil,Kobar,Kotawaringin Barat

Salah seorang warga binaan Lapas Klas IIB Pangkalan Bun menjalani perekaman data untuk KTP elektronik. (Foto Istimewa/Lapas Pangkalan Bun)

Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Menjelang Pemilu 2019, sebanyak 623 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah menjalani proses verifikasi sekaligus perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

“Warga Binaan sangat antusias melakukan verifikasi maupun perekaman baru, secara kooperatif mengikuti prosedur yang berjalan,” ucap Kepala Lapas Klas IIB Pangkalan Bun Kusnan saat ditemui di Lapas Klas IIB Pangkalan Bun, Senin.

Verifikasi sekaligus perekaman data KTP dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dari tiga kabupaten, yakni Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara karena warga binaan berasal dari tiga kabupaten tersebut. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 17 sampai 19 Januari 2019.

Kusnan mengatakan, verifikasi dan perekaman KTP juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kotawaringin Barat yaitu Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perwakilan Polres, Kejaksaan Negeri dan KPU setempat.

Lebih rinci Kusnan menjelaskan, untuk Kabupaten Sukamara ada 30 warga binaan yang dilakukan verifikasi, 4 orang diantaranya cetak baru KTP dan 6 lainnya cetak ulang. Dari Lamandau sebanyak 81 yang harus diverifikasi kembali, 10 diantaranya cetak baru, sedangkan untuk Kotawaringin Barat  ada 512 warga binaan yang diverifikasi.

“Untuk saat ini jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Lapas Pangkalan Bun ada 623 dengan rincian 20 orang berjenis kelamin perempuan, sisanya laki-laki sebanyak 603 orang. Kemungkinan jumlah tersebut akan berubah nantinya, mengingat kemungkinan akan ada yang keluar (bebas) maupun yang masuk,” ucapnya

Verifikasi dan perekaman KTP ini akan terus dilakukan rutin setiap bulannya hingga menjelang 17 April 2019 mendatang. “Akan rutin diverifikasi, karena setiap hari ada yang keluar dan ada yang masuk. Kita harapkan tidak ada satupun WBP yang kehilangan hak pilihnya,” ucapnya.


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar