SOPD Seruyan diminta tingkatkan serapan anggaran

id Bupati Seruyan,Yulhaidir,Wakil Bupati Seruyan,Iswanti,SOPD Seruyan diminta tingkatkan serapan anggaran

SOPD Seruyan diminta tingkatkan serapan anggaran

Bupati Seruyan Yulhaidir dan Wakil Bupati Iswanti saat menyaksikan penandatangan kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga di Kuala Pembuang belum lama ini. (Fahrian/Antara Kalteng)

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Bupati Seruyan Kalimantan Tengah, Yulhaidir meminta satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkup pemerintah kabupaten tersebut, meningkatkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019.

"Setiap tahun serapan APBD kita selalu rendah atau berada di urutan 13 se-Kalteng. Makanya kami minta serapan anggaran ini ditingkatkan," kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Selasa.

Ia menjelaskan, sesuai jadwal pelaksanaan, idealnya serapan anggaran pada triwulan pertama mencapai 20 persen, triwulan dua sebesar 50 persen, triwulan tiga 85 persen dan triwulan empat sebesar 100 persen.

"Artinya kalau penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini bisa mencapai 20 persen sudah bagus, karena sesuai jadwal," katanya.

Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan kepala SOPD untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan pada masing-masing SOPD.

SOPD juga diharapkan tidak menunda pekerjaan dan mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa yang sudah dianggarkan dalam APBD.

Pada tahap awal, Pemkab Seruyan telah melakukan penandatanganan kontrak sebanyak 16 paket kegiatan dengan pihak ketiga dengan nilai Rp1,6 miliar.

"Saat ini proses pengadaan barang dan jasa masih terus berjalan. Sudah ada beberapa penandatanganan kontrak pekerjaan yang dilakukan. Namun kami meminta SOPD mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk memacu penyerapan anggaran," katanya.

Ia menambahkan, meski dituntut untuk memacu penyerapan anggaran serapan anggaran, namun SOPD harus tetap memastikan bahwa pelaksanaan program harus tepat sasaran, tepat mutu, dan bermanfaat serta sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam APBD.

"Sehingga SOPD mampu mempertanggungjawabkan anggaran sesuai DIPA yang ada pada masing-masing SOPD itu sendiri," katanya.