Langgar aturan, Caleg DPR RI dapil Kalteng diberi peringatan tertulis

id bawaslu kalimantan tengah,bawaslu kalteng,ketua bawaslu kalteng,satriadi,caleg dpr ri dapat peringatan

Langgar aturan, Caleg DPR RI dapil Kalteng diberi peringatan tertulis

Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi. (Istimewa)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Tengah Satriadi menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat, akan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye peserta pemilu 2019 yang melanggar aturan.

Penertiban tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan kepada pemilik APK untuk melepas atau membongkar sendiri paling lambat 1x24 jam, kata Satriadi di Palangka Raya, Selasa.

"jika tidak ditertibkan. maka jajaran Bawaslu se-Kalteng berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penertiban terhadap seluruh APK yang melanggar ketentuan," ucapnya.

Mengenai adanya laporan terkait dengan mobil yang dimodifikasi menjadi ambulans, dengan terlapor salah satu calon legislatif DPR RI, ke Bawaslu Kalteng sudah memproses dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kalteng untuk memberikan peringatan tertulis.

Satriadi mengatakan Caleg DPR RI tersebut juga diminta untuk menghapus normor urut Partai Politik Peserta Pemilu pada mobil tersebut. Sebab, tindakan tersebut melanggar Pasal 80 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

"Setiap laporan dan informasi yang disampaikan ke Bawaslu Kalteng, selalu kami tangani segera, dan pola penanganannya mengacu sebagaimana sudah diatur melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)," tegas Dia.

Dikatakan, untuk mempercepat proses penanganan laporan, pihak Bawaslu Kalteng berharap Pelapor bisa melengkapi bukti-bukti yang cukup. Terpenting jika diundang untuk klarifikasi, dapat hadir dan bersedia memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan tersebut.

Dia mengatakan selama ini beredar beberapa postingan di media sosial yang mengesankan bahwa Bawaslu Kalteng tidak menindaklanjuti laporan. Hal tersebut tidak benar, semestinya masyarakat atau pihak yang melaporkan setiap pelanggaran Pemilu ke Bawaslu bisa memonitor dan menanyakan status laporan, bukan buru-buru memposting di media sosial.

"Dalam proses penanganan pelanggaran, kami dibatasi waktu dan tentu setiap informasi, laporan dan juga temuan terkait dengan pelanggaran segera ditangani, bahkan tidak jarang bisa sampai dini hari untuk membahas setiap laporan yang masuk, apakah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak,” demikian Satriadi.

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar