BKKBN: 287 kampung KB terbentuk di Kalteng

id Bkkbn,kampung kb,kb kalteng

BKKBN: 287 kampung KB terbentuk di Kalteng

Kabid Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Kalteng, Dison. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah menyebut ada 287 Kampung KB yang dibiayai APBN telah terbentuk di provinsi itu hingga akhir 2019.

"Ada 287 Kampung KB dibentuk menggunakan APBN dan ditambah lagi sembilan Kampung KB dibentuk pemda menggunakan APBD. Jadi totalnya 287 Kampung KB," kata Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan informasi (ADPIN) BKKBN Kalteng, Dison di Palangka Raya, Senin.

Ke-278 Kampung KB itu terbentuk sejak 2016 hingga akhir 2018 yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data dari BKKBN Kalteng, di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 15 Kampung KB, Kotawaringin Timur 33, Kapuas 36, Barito Selatan 15 dan Barito Utara 18 Kampung KB.

Kemudian Kabupaten Katingan 27 Kampung KB, Seruyan 19, Sukamara 9, Lamandau 16, dan Gunung Mas 23, Pulang Pisau 17, Murung Raya 21, Kabupaten Barito Timur 20 dan Kota Palangka Raya 9 Kampung KB.

"Untuk Kampung KB yang dibiayai oleh APBD itu empat diantaranya berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau sebanyak lima Kampung KB. Capaian tahun ini juga 100 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya," kata Dison.

Dia mengatakan, salah satu tujuan Kampung KB adalah mendorong terciptanya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Program ini juga untuk mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian, serta mengarahkan kualitas penduduk sehingga menjadi tangguh.

Kampung KB memiliki keterpaduan program yang dilaksanakan. Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menyukseskan program ini karena memiliki banyak aspek positif bagi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan.

Dison mengungkapkan, diantara kendala pelaksanaan program Kampung KB seperti kualitas sumber daya manusia masyarakat yang beranggapan program tersebut semata-mata untuk membatasi kelahiran anak.

"Selain itu kondisi geografis di Kalimantan Tengah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Kampung KB. Namun kami terus berupaya dan mendorong pemerintah daerah menyukseskan program itu," katanya.