Sampit (Antaranews Kalteng) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
"Kami mengedepankan pencegahan karena kami ingin pemilu berlangsung jujur dan adil. Kami tidak ingin membiarkan terjadi pelanggaran, makanya langsung kami ingatkan. Kami tidak ada tujuan mengintai atau mencari-cari kesalahan orang," kata anggota Bawaslu Kotawaringin Timur, Eka Sazli di Sampit, Jumat.
Bawaslu terus memantau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan politik atau pemilu. Tidak hanya terkait pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu juga memantau aktivitas masyarakat di media sosial karena isu politik juga marak menjadi pembahasan.
Eka mengingatkan agar masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menghina pihak lain. Perbedaan dalam pandangan politik jangan sampai menimbulkan permusuhan, apalagi sampai saling menjelek-jelekkan.
Perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal unggahan di media sosial. Jika melanggar aturan maka berisiko terjerat masalah hukum, apalagi jika ada pihak yang keberatan dan mengadukannya ke polisi.
Menurut Eka, kerap ada unggahan di media sosial yang berpotensi memicu masalah. Menyikapi itu pihaknya langsung menelusuri akun media sosial tersebut dan mengingatkan pengguna akun agar tidak melakukannya lagi karena berpotensi menimbulkan konflik dan berisiko hukum.
"Sudah ada caleg (calon anggota hukum) di Kotawaringin Timur yang terjerat hukum gara-gara hanya membagikan unggahan yang isinya dinilai melanggar aturan. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua orang," kata Eka.
Eka mengajak masyarakat menyikapi secara dewasa meningkatnya suhu politik saat ini. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan dampak hukum.
Pemilu harus berjalan jujur dan adil agar menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Pemilu berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Masyarakat disarankan memperhatikan rekam jejak calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Hal itu sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan saat pemungutan suara 17 April 2019 nanti.
"Caleg mantan narapidana pun wajib diumumkan. Di Kotawaringin Timur juga ada. Itu agar masyarakat mengenali betul siapa dan bagaimana saja calon wakil rakyat mereka. Soal pilihan, itu terserah masyarakat," sambung Eka.
Eka berharap dukungan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemilu serentak agar tidak terjadi kecurangan. Bawaslu akan menggandeng sejumlah pihak, termasuk pemilih pemula sebagai pengawas partisipatif membantu memantau pemilu.
