Bupati Kotim minta dana desa lebih banyak dipergunakan untuk infrastruktur

Sampit (ANTARA) - Sampit - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Supian Hadi minta dana desa lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan desa. 

"Jalan desa sangat penting, untuk itu harus mendapat anggaran lebih besar dibandingkan dengan program pembangunan lainnya," katanya di Sampit, Jumat.

Jalan desa merupakan menjadi tugas dan tanggungjawab pihak pemerintah desa, jadi dibenarkan pembangunannya menggunakan dana desa.

Rencana program pembangunan pemerintah desa harus bersinergi dengan program pembangunan pemerintah kabupaten segingga pembangunan tidak tumpang tindih.

"Jika program pembangunan desa bersinergi dengan program pembangunan pemerintah kabupaten maka pembangunan di desa akan lebih cepat terlaksana, termasuk dalam upaya membuka daerah terisolasi," tambahnya.

Pemerintah daerah saat ini sedang beruaya keras mengatasi desa terisolasi, dan diharapkan seluruh desa di wilayah Kotawaringin Timur nantinya terkoneksi melalui jalan darat, memiliki akses jalan menuju ke ibu kota kecamatan, dan ibu kota kabupaten.

"Masih adanya desa terisolasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur karena pembangunan jalannya masih terkendala perizinan, hal itu terjadi karena jalan yang akan dibangun masuk dalam kawasan hutan produksi (HP)," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong pemerintah desa untuk bisa lebih kreatif optimal dalam menggunakan dana desa agar anggaran bisa terserap dengan baik.

"Kami ingin serapan dana desa bisa lebih baik lagi dan tidak hanya untuk gaji pegawai saja, melainkan benar-bernar bermanfaat, yakni untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Untuk megoptimalkan serapan dana desa diharapkan pegawai pendamping desa dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam penyerapan dana desa.

Supian Hadi juga meminta kepada kepala desa yang baru dilantik diharapkan dapat segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya, serta harus sinkron dengan program pembangunan pemerintah kabupaten.