Nelayan Pesisir Kotawaringin Timur membutuhkan perhatian pemerintah

Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur meminta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk memberikan perhatian terhadap nasib para nelayan pesisir dan nelayan tangkap.

"Saya miris melihat kondisi nelayan pesisir dan nelayan tangkap di Kotawaringin TImur, karena sampai saat ini masih belum sejahtera dan bisa dikatakan hidup di bawah kemiskinan," kata Rudianur di Sampit, Selasa.

Dikatakan, Lokasi nelayan berkumpul yang sebagian besar masih miskin adalah Dusun Cemeti, Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanut. Dusun tersebut dihuni kurang lebih 27 kepala keluarga (KK) dan semuanya berprofesi sebagai nelayan tangkap.

Dia mengatakan para nelayan itu selama ini tidak pernah mendapatkan pembinaan atau bantuan, baik itu bantuan alat tangkap maupun bantuan dalam bentuk lainnya dari pemerintah kabupaten maupurn Provinsi Kalteng.

"Parahnya lagi, Dusun Cemeti merupakan salah satu dusun yang terisolasi, sehingga sangat sulit dijangkau karena belum adanya akses jalan darat," beber Rudianur.

Baca juga: DPRD desak Pemkab Kotim kawal penerapan aturan kebun plasma

Untuk sampai ke dusun tersebut, lanjut dia, dibutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan dari ibu kota Kecamatan Pulau Hanaut dengan menyusuri sungai Mentaya. Biaya berkisar antara Rp600.000 hingga Rp700.000. Tentunya sebuah biaya yang cukup besar untuk sampai di Dusun Cemeti.

Wakil rakyat Kotawaringin Timur itu pun berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap warga dusun baik itu memberikan pembinaan maupun bantuan alat tangkap.

"Masyarakat butuh pembinaan tata cara membudidayakan ikan kolam atau sejenisnya sebagai penghasilan tambahan nelayan," kata Rudianur.

Ketika gelombang laut tinggi, para nelayan tidak bisa melaut, namun dengan adanya pembinaan serta bantuan budidaya ikan tersebut, diharapkan nelayan tetap memiliki penghasilan meski tidak turun ke laut.

Rudianur juga meminta dalam memberikan bantuan hendak pemerintah daerah untuk tidak menunggu adanya permintaan dari nelayan. Pemerintah daerah harus tahu dan mengerti akan kebutuhan nelayan, sebab tidak semua nelayan tahu harus mengajukan permohonan baru diberikan bantuan.

"Hal-hal yang seperti itulah pemerintah daerah seharusnya tanggap," demikian Rudianur.


Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Heriyanto mengatakan, selama ini warga dusun tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan baik itu melalui Musrenbang kecamatan maupun reses anggota dewan.

"Untuk bantuan nelayan pesisir dan nelayan tangkap menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kalteng. Kami dinas Perikanan di kabupaten hanya menangani perikanan budidaya," kata Heriyanto.

Baca juga: Legislator minta Pemkab Kotim bina perempuan di pedesaan