Barito Utara kembali berlakukan pajak sarang burung walet

id pajak sarang burung walet barito utara,sarang burung walet,rumah burung walet

Pengusaha sarang burung walet mengumpulkan hasil panen di Muara Teweh, (Jurnalisme warga)

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mulai 2019 ini kembali memberlakukan pajak sarang burung walet, setelah tahun lalu dihentikan sementara karena sedang dilakukan dievaluasi.

"Mulai tahun ini pajak sarang burung kembali kami lakukan penagihan kepada pengusaha atau pembudidaya sarang burung walet maupun datang langsung ke kantor," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Aswadin Noor di Muara Teweh, Rabu.

Menurut Aswadin Noor, pajak sarang burug walet ini sudah diberlakukan sejak September 2017 lalu, karena kembali diberlakukan sehingga mulai awal lagi sehingga target diberikan hanya Rp20 juta  untuk tahun ini.

"Jadi petugas kami sudah mulai melakukan penagihan sekaligus pendataan bagi pemilik sarang burung walet di daerah ini," katanya.


Baca juga: Pemkab Barut hentikan sementara penagihan pajak walet

Aswadin Noor mengatakan penerimaan pajak sarang burung walet itu dengan dasar Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang harga patokan atau pasaran umum yakni dikenakan retribusi sarang burung walet sebesar 10 persen dari harga pasaran umum.

Untuk penerimaan pajak sarang burung walet tahun lalu (September - Desember 2017) sebesar Rp53,9 juta atau 107,82 persen dari target Rp50 juta.

"Untuk tahun 2018 pemerintah daerah menargetkan penerimaan pajak sarang burung walet itu mencapai Rp1,6 miliar.Namun karena dilakukan evaluasi sehingga dihentikan sementara," kata dia.


Baca juga: Realisasi Pajak Sarang Walet Barut Capai Rp11,3 Juta

Dia menjelaskan, saat ini jumlah sarang burung walet tersebar di sembilan kecamatan di Barito Utara mencapai seribuan lebih, namun yang baru membayar hanya sekitar 250-an pemilik sarang burung walet.

Rumah sarang burung walet 76 persen lebih berada di Kecamatan dan desa sehingga peran perangkat kecamatan dan desa dalam pemungutan pajak sarang burung walet semakin besar dan penting.

"Memang belum semua sarang burung walet tersebut berproduksi dan belum menjadi wajib pajak. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung pengelola rumah sarang burung walet yang telah dibangun dapat berproduksi sehingga mendorong perekonomian daerah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Aswadin Noor.

Baca juga: Realisasi Pajak Sarang Walet Barut Capai Rp53,9 Juta

Baca juga: Pengusaha Walet di Barut Keluhkan Harga Anjlok

Baca juga: Pemkab Barut Gencar Sosialisasikan Pajak Sarang Walet

Baca juga: Pemkab Barut Targetkan Pajak Sarang Walet Rp1,6 Miliar

 

Pewarta :
Uploader : Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar