Legislator Kotim dukung Kemenkeu evaluasi dampak larangan ekspor rotan

Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Dadang H Syamsu mendukung upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengevaluasi dampak aturan larangan ekspor rotan asalan terhadap petani dan pelaku usaha rotan.

"Kami berharap evaluasi tersebut bermuara pada revisi Permendag Nomor 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan," katanya di Sampit, Kamis.

Dadang meminta kepada seluruh pengusaha rotan yang ada di Kotawaringin Timur untuk bersatu menyerukan revisi Permendag Nomor 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh petani dan pengusaha rotan di Kotawaringin Timur untuk memberikan masukan dan laporan sesuai fakta yang terjadi selama ini, utamanya sejak pemberlakuan Permendag Nomor 35/2011 atau tepatnya delapan tahun silam," tambahnya.

Menurut Dadang, petani dan pengusaha rotan sudah delapan tahun terakhir menderita. Sejak pemberlakuan aturan larangan ekspor rotan asalan, harga rotan anjlok, bahkan rotan tidak laku dijual.

Akibat pemberlakuan Permendag Nomor 35/2011 tersebut, saat itu ribuan ton rotan milik petani pengusaha rotan di Kotawaringin Timur membusuk karena tidak terjual.

"Kami semua berharap penderitaan petani dan pengusaha rotan di Kotawaringin Timur bisa segera diakhiri," tegasnya.

Melalui lembaga DPRD suara petani dan pengusaha rotan sudah sering disampaikan kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Namun suara itu tidak pernah didengar, apalagi diperhatikan.

"Melalui tim Kemenkeu RI kami harap penderitaan dan rintihan petani dan pengusaha rotan Kotawaringin Timur bisa didengar oleh pemangku kebijakan di negeri ini," ungkapnya.

Selama ini petani rotan Kotawaringin Timur mampu bertahan hidup dan tertolong karena ada beberapa pengusaha yang masih berani untuk membeli hasil kebun mereka, meski jumlahnya tidak sebanyak dulu.

"Petani rotan tidak mau tahu mau diapakan rotan tersebut, yang jelas pengusaha itu berani membelinya. Mereka juga tidak mau tahu, apakah rotan tersebut diselundupkan atau dibuat apa," katanya.

Meski demikian, petani rotan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggap pengusaha yang telah dengan berani menyelundupkan rotan tersebut keluar negeri merupakan penolong bagi mereka.

"Wajar jika petani rotan Kotawaringin Timur lebih berpihak kepada pengusaha penyelundup ketimbang ke pemerintah karena selama ini pemerintah melarang ekspor namun tidak dibarengi dengan solusi dan regulasi yang jelas," demikian Dadang.