Ini yang dilakukan pemprov untuk capai target pembangunan nasional di Kalteng

id Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,rapat koordinasi teknis (Rakortek) perencanaan pembangunan daerah,Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalteng Sap

Ini yang dilakukan pemprov untuk capai target pembangunan nasional di Kalteng

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalteng Sapto Nugroho saat membuka rapat koordinasi teknis (Rakortek) perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi tahun 2019, Palangka Raya, Senin, (25/3/2019). (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Kalimantan Tengah (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi teknis (Rakortek) perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi guna mencapai target pembangunan nasional.

"Hal itu dilakukan melalui penyelarasan program, proyek, target, lokasi serta anggaran pembangunan nasional di setiap lini pemerintahan," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalteng Sapto Nugroho saat membuka Rakortek di Palangka Raya, Senin.

Melalui koordinasi teknis ini, diharapkan diperoleh masukan penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) maupun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2020.

Sesuai rancangan RKP Tahun 2020 dengan tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas, disebutkan ada lima prioritas nasional pada tahun anggaran 2020 mendatang.

Yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan langan, air, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

"Sesuai lima prioritas nasional itu, maka kami harapkan agar Rakortek kali ini dilakukan secara efektif dan berkontribusi positif dalam pencapaian prioritas nasional dan daerah," tegasnya.

Sapto menyebut, sejumlah langkah strategis telah pihaknya siapkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut. Yakni mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya infrastruktur dan pariwisata serta melakukan pendataan penerima manfaat dan fokus kegiatan yang aktual dan faktual.

Kemudian melakukan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dengan daerah, mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kapasitas aparatur maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

"Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan komunikasi aktif dan efektif antara setiap pemangku kepentingan, pemahaman regulasi secara tepat hingga penyiapan data strategis sebagai bagian proses diskusi tahun 2020," jelasnya.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar