Brunei Darusalam sediakan 10 miliar US$ berinvestasi di Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Multipro resources SDN BHD asal Negara Brunei Darrusalam yang tergabung di BIMP EAGA, menyediakan dana minimal sekitar 10 miliar US$ atau Rp145 triliun, untuk berinvestasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Eksekutif Dewan BIMP-EAGA asal Brunei Darussalam Pengiran Yura Kesteria PSN Haji MD Yusuf, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta jajaran di Istana Isen Mulang Kota Palangka Raya, Selasa.

"Dana 10 miliar US$ itu baru dasar, bisa lebih daripada itu. Kami belum tahu apa permintaan lain yang boleh berinvestasi," tambahnya.

Bentuk investasi yang akan dilaksanakan Multipro resources SDN BHD asal Negara Brunei Darrusalam di Provinsi Kalteng mengikuti rencana pemerintah Pusat, yakni perkebunan kelapa sawit, pertanian padi dan jagung.

Pengiran mengatakan pihaknya terbuka dengan bentuk investasi terkait infrastruktur, listrik, sekolah, rumah sakit, pariwisata, dan lainnya. Namun pihaknya tetap menunggu tawaran dari Pemerintah Indonesia, termasuk Kalteng.

"Kami akan memulai investasi setelah ada tanda tangan dengan pemerintah Indonesia. Tapi tentu, sebelum berinvestasi, kami akan terlebih dahulu mendatangkan tim teknis kami untuk menganalisa lokasi investasi," ucapnya.

Dia pun memastikan bahwa investasi yang dilakukan pihaknya di Kalteng akan saling menguntungkan, mulai dari pihak kerajaan, pemerintah Indonesia dan daerah, serta masyarakat sekitar.

"Kehadiran kami bukan hanya dari pihak pengusaha, tapi juga kerajaan Brunei Darrussalam. Jadi, investasi kami akan saling menguntungkan," demikian Pengiran.

BIMP EAGA adalah sebuah inisiatif kerjasama antara empat negara ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina. Provinsi Kalteng merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP EAGA.

Sementara dalam pertemuan Pemprov Kalteng dengan BIMP EAGA Multipro resources SDN BHD asal Brunei Darussalam, juga turut dihadiri sejumlah Bupati dan Wakil Bupati di Kalteng, Staff Ahli Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, dan lainnya.