Ketua DPRD Gunung Mas minta PBS bantu kegiatan ekonomi masyarakat

Kuala Kurun (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Gumer meminta perusahaan besar swasta (PBS) untuk membantu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) asal wilayah setempat.

"Ada 20 kelompok UPPKS yang dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas. Sebanyak 20 kelompok UPPKS ini memerlukan bantuan dari PBS yang beroperasi di wilayah ini,” kata Gumer saat dibincangi di Kuala Kurun, Rabu.

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini mengatakan bahwa ke 20 kelompok UPPKS ini memerlukan dukungan dari PBS, agar dapat berjalan dengan baik.

Jika PBS mau membantu kelompok UPPKS, dia yakin bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi anggota kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki perekonomian masyarakat.

“Bagi PBS yang beroperasi di wilayah ini, saya harap dapat berkontribusi dan memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat. PBS memang mencari keuntungan, namun alangkah baiknya jika mereka juga memberi perhatian kepada masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Gumer juga mendorong kepada kaum perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga di wilayah setempat agar mau membentuk kelompok UPPKS. Menurutnya, kelompok UPPKS sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang tergabung di dalamnya.

Kepala Disdalduk dan KB Kabupaten Gumas, Isaskar menyampaikan bahwa UPPKS adalah program pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan yakni ibu rumah tangga, agar mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada suami dan dapat mandiri serta produktif.

Disdalduk dan KB Kabupaten Gumas sudah meyampaikan permohonan bantuan kepada PBS, untuk membantu 20 kelompok UPPKS yang tersebar di sejumlah desa/kelurahan. Satu kelompok UPPKS memerlukan bantuan modal sekitar Rp30 juta.

Dia berharap PBS yang beroperasi di wilayah tersebut dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang tergabung dalam UPPKS, mengingat pemerintah daerah tidak menganggarkan modal kepada UPPKS melalui APBD.

“Pada tahun 2018 lalu ada delapan kelompok UPPKS yang mendapat bantuan dari beberapa PBS maupun pihak ketiga lainnya. Semoga pada tahun ini PBS dan pihak ketiga dapat membantu 20 kelompok UPPKS lainnya,” demikian Isaskar.