"Kita harapannya pemerintahan yang ada dan anggota legislatif yang terpilih nanti bisa memperjuangkan perbaikan jalan desa kami," kata Lurah Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Akhmad Wahyudi saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Rabu.
Dia menerangkan, jalan dimaksud ialah jalan poros yang melintasi desa tersebut sepanjang 3,2 kilometer.
"Sebenarnya jalan ini menghubungkan 13 desa yang mana 10 diantaranya merupakan eks transmigrasi. Jalan ini dimulai dari Desa Selat Bening sampai Desa Mekar Tani di Kecamatan Mendawai. Jalan ini melintasi desa kami dengan panjang 3,2 kilometer," katanya.
Dia menerangkan, jalan tersebut dibangun pemerintah saat status masih merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pada 2002 pemerintah menetapkan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian menetapkan kabupaten baru bernama Kabupaten Katingan.
"Jalan ini dibangun saat kami masih menjadi bagian Kabupaten Kotawaringin Timur. Memang ada ada pelebaran jalan yang dilakukan, namun belum sampai menyentuh desa kami," katanya.
Padahal, menurut dia, akses jalan di desa itu sangat diperlukan warga yang 95 persen berprofesi sebagai petani padi.
Akibat kondisi jalan yang belum ada perbaikan, warga kesulitan mengangkut hasil panen. Transportasi untuk membawa hasil panen dalam jumlah banyak pun dilakukan menggunakan perahu karena angkutan yang ada di desa itu hanya berupa sepeda motor.
Wilayah yang dihuni sekitar 690-an kepala keluarga itu dari ibu Kota Kabupaten hanya bisa ditempuh menggunakan long boad dengan sebutan L300 dengan menyusuri aliran sungai.
Ada dua jalur utama yang biasa digunakan warga desa untuk menuju ibu kota kabupaten. Pertama, jalur sungai dalam kabupaten.
Di jalur ini, dari dermaga yang berada di dalam desa, warga harus menempuh perjalanan 7-8 jam menggunakan kapal menyusuri aliran sungai Katingan hingga di pelabuhan di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. Biaya yang dikeluarkan antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah jika mencarter
Perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan mobil travel sekitar dua jam menuju ibu Kota Kasongan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Katingan.
Sementara jalur kedua yang juga lebih diminati warga desa Desa Jaya Makmur dan desa sekitar ketika menuju ibu kota kabupaten harus dilalui melewati Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dari dermaga yang sama, warga desa harus menaiki perahu berkapasitas maksimal 18 orang menuju dermaga di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengal estiamsi perjalanan 4-5 jam.
Perjalanan ini pun dilakukan dengan melewati Sungai Katingan kemudian memotong aliran sungai memanfaatkan saluran air menuju Sungai Mentaya hingga akhirnya tiba di dermaga Sampit. Biaya yang dikeluarkan pun hampir sama mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah jika dicarter.
Perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur darat, menggunakan mobil travel sekitar tiga jam untuk sampai di Ibu Kota Kabupaten Katingan.
"Desa kami memiliki luas sekitar 5.997 hektare. Sebanyak 95 persen pekerjaan masyarakatnya ialah bertani. Total luas lahan untuk sawah sekitar 1.650 hektare dan 500 hektare. Namun salah satu kendala kami untuk mengangkut hasil tani ialah kondisi akses jalan," katanya.
Desa Jaya Makmur yang merupakan wilayah eks transmigrasi merupakan salah satu desa penghasil padi di Kabupaten Katingan. Hasil padi yang ditanam warga setempat tak hanya mampu menopang kebutuhan warga di Kabupaten Katingan.
Bahkan hasil padi dari desa itu mampu membantu Kabupaten Katingan dijadikan sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan pantauan beberapa waktu lalu, kondisi jalan di Desa Jaya Makmur cukup memprihatinkan. Sebagian jalan masih berupa tanah sehingga saat hujan akan licin dan saat kemarau jalanan akan berdebu.
Memang sebagian jalan masih ada sisa-sisa aspal, namun kondisinya sudah dipenuhi lubang yang cukup dalam sehingga menyulitkan dan membahayakan warga yang melintas.
"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dan segera memperbaiki jalan poros di desa kami, agar dana desa bisa dipergunakan memperbaiki jalan lingkungan yang kondisinya juga berupa tanah liat," katanya.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ada empat fokus dan prioritas pemerintahannya di tahun 2020, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam arti luas.
"Seluruh satuan kerja perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng harus berani melakukan sejumlah terobosan," kata Sugianto.
Dia juga mendorong Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan investasi di daerah masing-masing, guna perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
