Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu.
"Pemerintah provinsi membantu Pemerintah Kabupaten Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro supaya seluruh masyarakatnya bisa terlindungi BPJS kesehatan," kata Wagub Steven di Manado, Sabtu.
Bahkan menurut dia, hampir 95-97 persen penduduk Sulut sudah tercover BPJS.
"Untung tidak dapat ditolak, malang tidak dapat diraih, maaf BPJS, banyak keluhan dari masyarakat maupun dari pemangku kesehatan sendiri," ujarnya.
Menurut Wagub, masyarakat tidak mau tahu, karena yang namanya urusan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan Kemenkes serta pemerintah daerah.
"Saya tidak mengerti ruang lingkup BPJS bukan semakin luas tetapi semakin berkurang dan menyempit, obat untuk beberapa penyakit tertentu malah dikurangi, masyarakat mengeluh," katanya.
Bahkan ada tagihan-tagihan rumah sakit ke BPJS menunggak sampai beberapa bulan.
"Pak Gubernur mengatakan kepada saya untuk menyampaikan realitas seperti ini dalam forum-forum atau rapat koordinasi," ujarnya.
Bahkan kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, ada kesan dari teman-teman BPJS tidak punya "passion" sampai tega-teganya mengurangi.
"Ini bukan masalah profit oriented, masalah penghematan, tetapi ini masalah kesehatan lho. Hal ini perlu saya sampaikan walaupun tidak enak didengar," ujarnya.
Wakil Gubernur keluhkan pelayanan BPJS Kesehatan
Ilustrasi - BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id)
Ini bukan masalah profit oriented, masalah penghematan, tetapi ini masalah kesehatan lho. Hal ini perlu saya sampaikan walaupun tidak enak didengar
