Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kotim belum merata

id dprd kabupaten kotawaringin timur,dprd kotim,Ketua Fraksi Partai Golkar,Sinar Kamala,pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan,tenaga pendidik,p

Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kotim belum merata

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Sinar Kamala saat melakukan reses perseorangan di dapil IV untuk menyerap asipirasi masyarakat. (Foto Istimewa)

Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Sinar Kamala mendesak pemerintah kabupaten setempat melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan.

“Pemkab berkewajiban meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik di perkotaan maupun pelosok perdesaan," katanya di Sampit, Senin.

Sinar menilai, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kotim masih belum merata, sebab masih ada beberapa sekolah di wilayah pelosok yang kondisinya memprihatinkan.

Selain kondisi bangunan sekolah yang rusak, juga masih ditemukan kurangnya tenaga pendidik. Kondisi itu tentunya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

"Pemkab harus segera mendata dan memperbaiki sekolah yang rusak di Kotim, agar mutu pendidikan bisa lebih baik lagi," tegasnya.

Sektor pendidikan merupakan salah satu program pembangunan prioritas pemkab, jadi penanganannya pun harus dilakukan secara serius dan sesuai komitmen yang telah disepakati bersama.

Sinar mengaku, saat dirinya melakukan reses perseorangan di daerah pemilihan IV, masyarakat mengusulkan penambahan guru, perbaikan gedung sekolah dan pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa.

"Bahkan masih ada beberapa ruas jalan penghubung desa yang rusak sehingga menyulitkan warga, baik dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan maupun ekonomi seperti mengangkut hasil kebun mereka," ucapnya.

Sinar mengungkapkan, selama ini pemerintah hanya berjanji meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak sarana pendidikan yang kurang memadai, bahkan masih banyak gedung sekolah yang rusak dan kekurangan tenaga pengajar.

Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil masih banyak yang sangat memprihatinkan. Pemerintah sering memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan yang diperlukan, sehingga harus dievaluasi agar setiap program pendidikan sesuai kebutuhan.

Pemerataan infrastruktur pendidikan tidak akan berhasil, apabila hanya mengandalkan APBD. Perlu adanya bantuan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Pemkab hendaknya juga melibatkan pihak swasta seperti perusahaan sawit. Dengan dilibatkannya banyak pihak diharapkan dapat membantu pemkab dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat," jelas Sinar.