Pemprov Kalteng miliki petugas khusus pantau pemilu

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki petugas khusus, untuk memantau setiap perkembangan situasi keamanan serta kondisi di seluruh daerah saat penyelenggaraan setiap tahapan pemilu serentak tahun 2019.

Tujuannya adalah untuk membantu penyelenggara pemilu serta TNI dan Polri mewujudkan pemilu yang aman dan damai di Kalteng, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono di Palangka Raya, Selasa.

"Kami telah menugaskan semua tim pemilu untuk memantau perkembangan di setiap daerah, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan," katanya kepada awak media.

Selain itu, pihaknya juga terus menjalin komunikasi secara intensif dengan setiap Kesbangpol dan instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota, guna memastikan pemilu legislatif maupun presiden tahun 2019 dapat terselenggara dengan baik.

Berbagai upaya telah dilakukan pemprov bersama pihak lainnya, agar partisipasi pemilih meningkat dan mampu melampaui target nasional yaitu sebesar 77,5 persen. Salah satunya menggiatkan sosialisasi pemilu dalam bentuk sarasehan politik perempuan hingga peningkatan pengetahuan tentang demokrasi bagi generasi muda.

"Kami optimis partisipasi pemilih di Kalteng mampu memenuhi target yang telah ditetapkan nasional bahkan melebihinya. Sebab berbagai upaya telah dilakukan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat," tegas Agus.

Optimisme itu juga didukung kinerja yang maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap daerah. Yaitu memaksimalkan pelayanan dan perekaman serta pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e), agar masyarakat tidak kehilangan hak suaranya pada saat pemilu.

Data wajib KTP-e di Kalteng pada Maret 2019 adalah sebanyak 1.800.689 jiwa dan yang telah melakukan perekaman adalah sebanyak 1.683.872 jiwa atau sekitar 93,51 persen. Kemudian KTP-e yang berhasil tercetak adalah sebanyak 1.750.042 jiwa atau sekitar 103,93 persen.

"Lebih banyaknya KTP-e yang tercetak, karena jumlahnya digabungkan dengan KTP-e yang memerlukan pergantian status dan lainnya yang diajukan oleh masyarakat," paparnya.