Cianjur (ANTARA) - Komisoner KPU Cianjur, Jawa Barat, dituntut mundur karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang menyebabkan angka partisipasi menurun dan keresahan di sejumlah kecamatan.
Hal tersebut ungkap Presidium LSM Ampuh, Yana Nurjaman di Cianjur Rabu, terbukti dengan carut marutnya pendistribusian logistik yang menyebabkan tertukarnya surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten dan tidak adanya logistik untuk satu kecamatan.
Pihaknya menilai KPU Cianjur, belum dapat bekerja maksimal meskipun waktu yang diberikan cukup panjang untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan keterlambatan akibat kurangnya logistik untuk pemilu.
"Sangat-sangat buruk kinerja KPU Cianjur sebagai penyelenggaraan pemilu kali ini, meskipun beberapa orang diantaranya tercatat sebagai sudah beberapa kali sebagai penyelenggara," katanya.
Ia menjelaskan, buruknya manajemen KPU Cianjur pada pemilu kali ini, bukan hanya sekedar menuntut mundur komisioner KPU, namun terlebih dahulu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU yang dilakukan lembaga berwenang.
"Kami akan mendorong evaluasi kinerja KPU Cianjur pada pemilu 2019 segera dilakukan, nanti setelah ada hasilnya kami akan turun menuntut KPU Cianjur mundur dari jabatannya," kata Yana.
Sementara sejumlah pihak di tingkat kecamatan di Cianjur, menilai KPU Cianjur, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara terbukti dengan kurangnya logistik yang terpaksa diambil masing-masing KPPS ke gudang.
Bahkan logistik baru sampai ke masing-masing TPS menjelang siang pada hari H pencoblosan yang menyebabkan keresahan warga di enam kecamatan serta tertukarnya surat suara di sejumlah TPS.
"Kami menilai KPU Cianjur, belum bisa bekerja secara profesional terutama pada pemilu kali ini. Setahu kami komisioner KPU itu, sudah beberapa kali menjadi penyelenggara," kata Budi warga Kecamatan Cilaku.
Dia menambahkan, buruknya kinerja KPU Cianjur, harus segera dievaluasi agar tidak ada kecurigaan warga di sejumlah kecamatan akibat sebagian kecil surat suara diambil dari tempat lain untuk menutupi kekurangan di wilayah lain.
"Ini dapat menimbulkan konflik ketika warga tidak tahu kalau ada kekurangan logistik untuk sejumlah wilayah. Seharusnya hal tersebut sudah diprediksi sejak jauh hari," katanya.
Tak profesional, Komisioner KPU ini dituntut mundur dari jabatannya
Komisioner KPU Kota Kediri saat memantau hasil rekapitulasi dalam Pemilu 2019 di area Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019). (Antara Jatim/ Asmaul Chusna).
