DPRD Kotim minta masyarakat serahkan hasil pemilu kepada KPU

id Dprd kabupaten kotawaringin timur, dprd kotim, jhon krisli, komisi pemilihan umum, kpu, pemilu serentak tahun 2019, pemilu legislatif, pemilu presiden

DPRD Kotim minta masyarakat serahkan hasil pemilu kepada KPU

Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon krisli (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Jhon Krisli meminta kepada masyarakat untuk meyerahkan hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pemilu telah usai, sebaiknya masyarakat pendukung kedua belah pihak, yakni calon presiden dan wakil presiden kembali beraktivitas seperti biasa," katanya di Sampit, Jumat.

Jhon mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kotim, untuk bersatu kembali dan membuang semua perbedaan serta menjalin tali silaturahmi, sebagai umat beragama, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat diharapkan bisa rukun dan hidup secara berdampingan. Mereka pun diajak untuk berpikir positif tentang KPU sebagai penyelenggara serta wasit dalam pemilu yang dapat berlaku jujur dan adil.

"Mari kita serahkan dan percayakan sepunuhnya kepada KPU untuk menyelesaikan hasil pemilu," terangnya kepada awak media.

Masyarakat juga diminta tidak mudah terpancing atupun terpengaruh hasil penghitungan yang dilakukan sejumlah lembaga survei, sebab yang berhak menentukan kalah menang pemilu adalah KPU.

Sebagai warga negara yang baik dan sesama anak bangsa, hendaknya semua pihak menjunjung tinggi perdamaian serta persatuan. Jika tidak bersatu, tentu pembangunan tidak akan bisa diwujudkan.

"Masyarakat harus bersatu kembali membangun daerah serta mendukung siapapun yang nantinya dinyatakan menang," tegas Jhon Krisli.

Ia juga berpesan kepada masyarakat pendukung peserta pemilu yang dinyatakan menang, hendaknya bersikap secara wajar dan tidak membuat perayaan secara berlebihan.

Perbedaan dalam pandangan politik maupun pilihan saat pemilu harus disikapi secara positif, sebagai penerapan dari demokrasi. Untuk itu antara satu dan lainnya harus bisa saling menghargai dan menghormati.

Jhon juga mengaku belum mengambil sikap terkait  banyaknya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019, baik pemilu legislatif maupun presiden.

"Yang jelas sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pemilu akan menjadi bahan evaluasi kami nantinya," ujarnya mengakhiri.