Penerapan politik tak lepas dari isu transaksional, kata Wagub Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail mengaku sedikit kecewa terhadap pelaksanaan politik saat ini, sebab tampaknya tidak lepas dari isu transaksional.

"Terus terang saya kecewa, ternyata politik sekarang tidak lepas dari isu transaksional," katanya di Palangka Raya, Senin.

Politik yang transaksional bisa diartikan sebagai proses jual beli. Jadi dalam pelaksanaan politik pada pesta demokrasi yang baru saja digelar, diindikasikan adanya kegiatan jual beli.

Untuk itu, diharapkan penerapan politik kedepan benar-benar bersih tanpa adanya politik uang. Sehingga mereka yang kita pilih dalam penyelenggaraan pemilu, benar-benar menjadi wakil rakyat dan bekerja untuk rakyat.

Kemudian ia juga meminta, agar pemilu eksekutif dan legislatif nantinya dapat dipisah. Jika digelar bersamaan, maka masyarakat tampaknya hanya bersemangat untuk mengikuti pemilu eksekutif.

"Pemilu eksekutif dan legislatif harus dipisah, emosinya lain, gregetnya lain. Pada pemilu serentak, tampaknya banyak masyarakat yang datang hanya untuk mengikuti pemilu eksekutif sementara legislatifnya kurang," tegasnya.

Habib mencontohkan, dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) masyarakat yang datang memilih atau mencoblos calon presiden dan wakil presiden serta dewan perwakilan daerah mencapai hingga seratus lebih, sementara legislatifnya hanya mencapai puluhan.

Untuk itu pihaknya akan mencoba mengusulkan hal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, agar nantinya penyelenggaraan pemilu eksekutif dan legislatif tidak digelar bersamaan.

Sementara itu berdasarkan pantauan Pemprov Kalteng melalui tim yang telah dibentuk dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, semua tahapan pesta demokrasi berjalan tertib dan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti.

Kemudian masyarakat diminta bersabar dan tidak mudah terpancing isu-isu negatif yang beredar, khususnya terkait rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Bersama-sama semua pihak diimbau untuk menunggu hasil penghitungan resmi yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).