DPRD Bartim bentuk pansus LKPj TA 2018

Tamiang Layang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah segera membentuk panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2018.

"Pembentukan pansus bertujuan untuk mengkaji LKPj tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada kepala daerah nantinya," kata Wakil Ketua II DPRD Bartim Raran di Tamiang Layang, Senin.

Setelah mendengarkan penjelasan akhir kepala daerah yang disampaikan Wakil Bupati Bartim Habib Said Abdul Saleh pada kegiatan paripurna tentang LKPj kepala daerah, rencananya pembentukan Pansus akan mulai dilakukan pada Selasa (23/4).

Raran menjelaskan, pembentukan pansus bersifat internal sehingga akan diisi dari kalangan anggota DPRD Bartim. Masing-masing fraksi sudah mengajukan sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam pansus.

Fraksi Golkar mengusung Parjono dan Gomelson, Fraksi PKPI mengusung Unriu dan Markati, Fraksi Demokrat mengusung Depe dan Embut, serta Fraksi Hanura mengusung Adolina Sendol dan Ahmad Huzairin.

"Untuk Fraksi PDIP belum kami terima, siapa yang akan diusung menjadi anggota pansus. Rencananya pada Selasa ini akan dibahas siapa yang menjadi ketua dan anggota pansus," jelasnya.

Pansus akan meneliti, mulai dari urusan wajib hingga urusan pilihan dalam LKPJ tersebut, apakah pencapaian programnya sudah sesuai dengan harapan sewaktu pembahasan APBD yang telah disepakati.

Ia menjelaskan, kesesuaian ini akan dilihat dari perencanaan dan presentase target dari program pemerintah daerah yang tercapai dan tidak tercapai.

“Terutama masalah pendapatan daerah yang tidak tercapai. Selanjutnya masalah pendidikan dan kesehatan serta ekonomi kerakyatan," paparnya kepada awak media.

Raran berharap LKPj 2019 nanti akan lebih baik dari LKPj 2018. Terlebih adanya perubahan Visi Misi daerah yang baru untuk periode 2018-2023, yakni mewujudkan Bartim yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah.

Selain itu, guna menambah pengetahuan dan wawasan, DPRD Bartim memiliki wacana menggelar studi banding ke DPRD Hulu Sungai Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.