Kunker Komisi I DPRD Tabalong ini berkaitan dengan pengelolaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Barito Utara di terima Wakil Bupati Sugianto Panala Putra di ruang rapat Setda di Muara Tewe, Rabu.
Kunker ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Tabalong, Hj Mursidah dan didampingi Ketua Komisi I DPRD Tabalong Zainal Ilmi M, Sekdis Sosial H Abdurahman, juga diterima Sekretaris Daerah Ir H Jainal Abidin, MAP di aula Setda Barito Utara lantai I didampingi Plt Kepala Dinas Sosial PMD Eveready Noor dan Plt Kepala Dinas Kesehatan H Siswandoyo.
Wakil Ketua I DPRD Tabalong, Hj Mursidah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang sudah bersedia dan berkenan untuk meluangkan waktunya menerima kedatangan rombongan Komisi I DPRD Tabalong.
"Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa membawa berkah bagi Kabupaten Batalong dan Kabupaten Barito Utara. Tujuan kami ke sini pertama adalah untuk menjalin silaturahmi dengan Pemkab Barito Utara dan yang kedua tukar pendapat terkait dengan pengelolaan PMKS dan JKN-KIS di daerah ini," kata Waket I DPRD Tabalong Hj Mursidah.
"Terima kasih serta penghargaan atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Kabupaten Barito Utara sebagai tujuan dari kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan Kabupaten Barito Utara. Mudah-mudahan, melalui agenda pada hari ini akan lebih mempererat tali silaturrahmi antara Pemkab Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Tabalong," kata Wabup Sugianto membacakan sambutan tertulis bupati H Nadalsyah.
Dikatakan Wabup, penyandang masalah kesejahteran sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan atau kesulitan atau gangguan/tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial," kata Wabup.
Selain itu katanya, program JKN-KIS sebagai salah satu wujud program nawacita pemerintah, program ini membuka akses lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
Jaminan kesehatan nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mengunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat mandatory atau wajib diikuti oleh seluruh warga negara indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara layak yang diberikan kepada setiap warga negara yang telah membayar premi/iuran atau bagi warga yang tidak mampu akan dibayarkan preminya oleh pemerintah/negara yang disebut penerima bantuan iuran (PBI).
"Di Kabupaten Barito Utara tercatat per Maret 2019 jumlah peserta yang terdaftar dalam program JKN-KIS telah mencapai 133.053 jiwa atau mencakup 85,56 persen dari total penduduk Kabupaten Barito Utara. Jumlah peserta PBI berjumlah 82.517 jiwa dengan rincian PBI APBN berjumlah 20.075 jiwa dan PBI APBD berjumlah 62.442 jiwa atau 53,07 persen dari total penduduk Barito Utara," ujarnya.
