Larang keberadaan LGBT di Kotawaringin Timur, DPRD susun dan segera terbitkan Perda

id dprd kotawaringin timur,dprd kotim,perda lgbt di kotim,ketua bapemperda dprd kotim,Dadang H Syamsu

Ketua Bapemperda DPRD Kotim Dadang H Syamsu. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Pemerintah daerah wajib menolak segala apapun yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk itu keberadaan mereka harus di cegah di berantas
Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah segera membentuk peraturan daerah (Perda) tentang larangan aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di daerah itu.

Perda tersebut diharapkan dapat mencegah dan melarang kelompok LGBT beraktivitas di daerah ini, kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur Dadang H Syamsu di Sampit, Senin.

"Pemerintah daerah wajib menolak segala apapun yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk itu keberadaan mereka harus di cegah di berantas," tambahnya. 

Menurut Dadang, tidak ada ruang untuk apapun yang berbau LGBT. Artinya baik itu hal yang berbentuk seni, perfilman dan lain sebagainya. Dan hal itu nantinya akan diatur dalam Perda Inisiatif DPRD.

"Kami minta kepala daerah punya ketegasan terkait Perda ini nantinya, sehingga tidak ada alasan maupun toleransi terhadap kelompok LGBT," tegasnya.

Dadang mengatakan, jika belakangan ini isu LGBT mencuat kembali pasca menyusulnya rencana penayangan sebuah film yang kental bernuansa LGBT.  
Reaksi masyarakat dengan beredarnya film itu hanya satu yakni menolak untuk ditayangkan di Kotawaringin Timur.

"Tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama semuanya pasti tidak sepakat dengan film yang sudah menjurus kepada sesuatu yang dilarang ajaran agama tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Petugas PPS dan KPPS yang meninggal harus disantuni pemerintah

Menurut Dadang, Perda yang mengatur dan melarang kelopok LGBT beraktivitas di Kotawaringin Timur sangat mendesak karena saat ini media penyebarannya semakin banyak terjadi.

Pemerintah daerah diharapkan tidak lalai dan lengah terhadap keberadaan kelompok LGBT. Karena bagaimana pun soal perkawinan sesama jenis atau hubungan dan lain sebagainya sangat dilarang keras oleh agama.

"Kami ingin pemutaran film di bioskop untuk diawasi dan selal dipantau agar setiap film yang akan ditayangkan bisa diseleksi," ucapnya.

Pemerintah daerah juga diminta untuk menindak tegas terhadap pengelola bioskop yang memutar film bernuansa atau mengandung kelompk LGBT.

Baca juga: DPRD desak pemkab data sekolah tak miliki komputer di Kotim

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar