Apindo nilai pemindahan ibu kota ide bagus

id Apindo ,pemindahan ibukota,Apindo nilai pemindahan ibukota ide bagus

Apindo nilai pemindahan ibu kota ide bagus

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat memberikan keterangan kepada awak media usai di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema “Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat. (ANTARA/Citro Atmoko)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai rencana pemindahan ibu kota adalah ide yang bagus, namun ia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan suatu rencana jangka panjang.

"Jadi pemindahan ibu kota itu ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibukota itu jangka panjang," ujar Hariyadi Hariyadi di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global di Jakarta, Jumat.

Hariyadi menjelaskan, sebuah proyek jangka panjang, memerlukan persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah, serta hal-hal lainnya, yang jelas tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima tahun.

"Dan lima tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum yang kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi tidak jalan Akibatnya rugikan kita semua," kata Hariyadi.

Baca juga: Wacana pemindahan ibu kota, ini tanggapan Menko Perekonomian

Baca juga: Pemkot sediakan 119 ribu hektare untuk perpindahan ibu kota

Baca juga: Tanggapan Wakil Presiden terkait pemindahan ibu kota


Ia mencontohkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang saat ini berganti nama menjadi PT Dirgantara indonesia (PTDI), dahulunya pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan industri pesawat dalam negeri.

"Tapi karena terjadi pergantian pemerintahan gak diteruskan. Lalu itu bagaimana? Investasi sudah dikeluarkan sedemikian banyak. Jangan sampai masalah ibukota seperti itu," ujar Hariyadi.

Menurut Hariyadi, perlu jaminan jangka panjang bahwa rencana pemindahan ibukota itu akan terus berjalan siapapun presidennya.

"Ini kelemahan yang kita tidak punya GBHN seperti dulu. Kalau dulu ada tap MPR, lembaga tertinggi negara. Saat ini tidak ada lembaga tertinggi negara dan semua sama lembaga tinggi dan ini harus jadi faktor yang dipertimbangkan," kata Hariyadi.

Baca juga: Kalimantan dinilai layak jadi ibu kota negara

Baca juga: Begini pendapat anggota DPRD Barito Timur tentang pemindahan Ibu kota negara

Baca juga: Pemprov Kalteng siap bangun Istana Kepresidenan di Palangka Raya