Perkuat literasi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng

id Pemprov kalteng, perpustakaan nasional, revitalisasi perpustakaan, berbasis inklusi sosial, kalimantan tengah, literasi, peningkatan kesejahteraan mas

Perkuat literasi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Susana Ria Aden, saat kegiatan bimtek strategi pengembangan perpustakaan dan TIK berbasis inklusi sosial, Palangka Raya, Senin, (6/5/2019). (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini yaitu percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, diantaranya diwujudkan melalui pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah.

"Perpustakaan memiliki peranan penting untuk bisa mewujudkannya, melalui kegiatan penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Palangka Raya, Senin.

Hal itu ia ungkapkan, saat dilaksanakannya bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi berbasis inklusi sosial. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota serta desa.

Joko menjelaskan, penguatan literasi kepada masyarakat terus pihaknya upayakan, yakni dengan membangun perpustakaan sebagai ruang publik untuk berbagi pengalaman, tempat belajar kontekstual serta melatih keterampilan kerja bagi masyarakat.

Sehingga perpustakaan yang ada di setiap daerah, tidak hanya menjadi tempat membaca buku saja namun dimanfaatkan untuk ragam kegiatan lainnya yang berbasis pengetahuan. Konsep pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan seperti ini, juga sudah diterapkan di negara lain.

"Prinsip inklusi sosial adalah meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sebagai daya dukung utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam hal yang mereka perlukan," tuturnya kepada Antara Kalteng.

Untuk Kalteng sejak tahun 2018 lalu sejumlah perpustakaan di kabupaten/kota telah pihaknya masukkan ke dalam program transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Bahkan pada tahun 2019 ini jumlahnya terus ditambah, termasuk melibatkan perpustakaan di tingkat desa.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Susana Ria Aden mengatakan, salah satu yang menjadi prioritas pihaknya untuk diubah yakni pemahaman masyarakat tentang perpustakaan sebagai tempat membaca ataupun mengerjakan tugas.

"Pemahaman tersebut harusnya segera ditinggalkan, guna memaksimalkan peran dan manfaat perpustakaan dalam rangka meningkatkan kompetensi maupun kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Untuk itu pengelola perpustakaan dituntut meningkatkan kualitasnya dan mempelajari hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pihaknya juga terus mendorong agar kabupaten/kota yang belum masuk ke dalam program tersebut, bisa segera melakukan revitalisasi perpustakaan. Hingga nantinya semua perpustakaan di Kalteng bisa melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.