Jangan keluarkan SPT atau SKTA di kawasan hutan, kata Bupati Gumas

Kuala Kurun (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Yansiterson menyebut, Bupati Gumas telah mengingatkan camat, kepala desa, lurah, damang dan mantir adat, agar tidak mengeluarkan surat pernyataan tanah (SPT) atau surat keterangan tanah adat (SKTA) terutama di kawasan atau lahan yang masih hutan.

“Bupati Gumas kemarin memberi instruksi tersebut dan diharapkan semua pihak mematuhinya. Kecuali yang memang terbukti ada tanam tumbuh dan lain sebagainya, sebagai bukti sudah ada aktivitas masyarakat,” katanya di Kuala Kurun, Jumat.

Dia mengatakan, hal itu harus dilakukan agar kedepan tidak muncul spekulan-spekulan tanah yang hanya mencari keuntungan pribadi, terkait rencana pemindahan ibu kota negara yang mana Gumas bersama Palangka Raya dan Katingan menjadi kandidat lokasi yang baru.

Pemkab Gumas mendukung penuh apabila pemindahan ibu kota dilakukan ke Kalteng. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah menyiapkan lahan seluas 121 ribu hektare.

“Lahan seluas 121 ribu hektare yang disiapkan untuk rencana pemindahan ibu kota, sebagian besar berada di Kecamatan Manuhing dan Manuhing Raya,” terangnya.

Saat ini, lanjut Yansiterson, pihaknya sedang menginventarisir lahan tersebut. Jika nantinya Kalteng memang diputuskan menjadi lokasi ibu kota yang baru, maka pembebasan lahan akan segera dilakukan.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota merupakan peluang untuk memajukan wilayah yang baru. Hal itu harus didukung penuh oleh masyarakat Kalteng khususnya yang berada di Gumas.

Secara khusus, keuntungan yang dapat dirasakan tentu saja dengan tersedianya berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan.

“Kita harus cermat menangkap peluang yang ada, makanya sumber daya manusia kita juga harus dipersiapkan. Tidak ada pilihan lain, kita harus meningkatkan SDM agar tidak tersisih,” tegasnya.