Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan legislator Kalimantan Tengah menyesalkan berbagai program peningkatan keterampilan masyarakat, baik dibidang usaha kecil menengah maupun pertanian skala luas, terkesan kurang terprogram dengan baik dan tidak berkesinambungan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahrudin di Palangka Raya, Rabu, mengatakan apabila ada kegiatan peningkatan keterampilan kepada masyarakat terkesan sekedar formalitas tanpa ada tujuan besar yang ingin dicapai.
"Kalaupun ada pelatihan-pelatihan diselenggarakan pemerintah, ya sampai di pelatihan itu saja. Tak ada lagi tindaklanjut pasca dilaksanakannya pelatihan itu. Seharusnya kan ada tindaklanjut, agar tidak sekedar melaksanakan kegiatan," ucapnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, pemerintah harusnya melakukan pemantauan dan pendampingan pasca melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap masyarakat.
Baca juga: Rabu, DPRD Kalteng gelar buka puasa bersama
Dia mengatakan dari pantauan dan pendampingan itu diketahui sejauh mana hasil dari pelatihan yang telah diberikan. Hasil itupun bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat program lain yang sifatnya berkelanjutan.
"Kalau seperti itu yang dilakukan, kami yakin pelatihan keterampilan terhadap masyarakat di Kalteng ini akan berdampak pada perekonomian. Lapangan pekerjaan pun dengan sendirinya semakin banyak terbuka," kata Fahrudin.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Ergan Tunjung menilai pemerintah perlu lebih serius membuat program yang berkaitan dengan pertanian. Sebab, provinsi ini memiliki potensi yang luarbiasa di sektor pertanian.
"Peranan penyuluh pertanian juga perlu lebih ditingkatkan agar kemampuan dan keterampilan petani di Kalteng ini semakin optimal," kata Ergan.
Sementara untuk bentuk pelatihan keterampilan yang perlu dilaksanakan pemerintah, disarankan ke arah yang berkaitan dengan teknologi. Hal itu perlu dilakukan karena sekarang ini teknologi sangat berperan penting hampir di semua sektor kehidupan.
"Pelatihan menjahit, perbengkelan, usaha ekonomi kreatif, dan lainnya juga perlu dilakukan pemerintah. Dengan adanya pelatihan itu, maka karyawan yang di PHK, mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri," kata Ergan.
Baca juga: Buruh masih banyak belum terdaftar BPJS, kata Legislator Kalteng
Baca juga: Kecewa realisasi PTSL rendah, DPRD berencana panggil BPN Kalteng
Legislator sesalkan kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat tak berkesinambungan
ilustrasi- pelatihan memasak. (ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom/18).
