Tamiang Layang (ANTARA) - Sejumlah tokoh Islam dan tokoh adat di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menolak aksi pengerahan massa atau people power terkait hasil pemilu tahun 2019 oleh pihak penyelenggara.
"Saya dengan tegas menolak aksi 'people power' karena bertentangan dengan konstitusi," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Bartim Mulyadi di Tamiang Layang, Sabtu.
Mulyadi menilai setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai konstitusi. Untuk itu masyarakat diimbau memercayakan perhitungan suara pemilu 2019 oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemiluhan Umum (KPU).
Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Bartim Ustaz Gazali mengatakan, penyelenggaraan pemilu khususnya di Bartim sudah terlaksana dengan aman dan damai.
Pihaknya pun memberikan penolakan terhadap aksi 'people power', sebab selain bertentangan dengan konstitusi, tindakan itu juga dinilai tidak perlu dilakukan.
"Kami menolak hal itu, terlebih saat ini adalah bulan Ramadhan. Upaya pengerahan massa menolak hasil pemilu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan tokoh Islam lainnya yakni Habib Said Jalfi. Menurutnya, aksi pengerahan massa bukan bagian maupun cerminan dari demokrasi yang sebenarnya.
"Lebih baik menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan bangsa dan NKRI," kata pria yang akrab dipanggil Habib Jalfi itu.
Terpisah, Damang Kepala Adat Paju Epat Darlios mengajak masyarakat di wilayah sekitarnya, agar tidak berpartisipasi dan terlibat dalam aksi pengerahan massa menolak hasil pemilu presiden.
"Bersama-sama kita jaga kesatuan dan persatuan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kehidupan yang rukun dan damai terpecah belah oleh oknum tidak bertanggung jawab," paparnya.
Penghulu Adat Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima Tanano menegaskan, aksi 'people power' terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan tindakan yang berindikasi makar.
Sejumlah tokoh di Bartim tolak aksi 'people power'
Ilustrasi, (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)
