Legislator sarankan kepala desa aktif berkonsultasi ke Inspektorat

Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo meminta seluruh kepala desa di daerah itu untuk aktif berkonsultasi ke Inspektorat untuk mencegah pelanggaran aturan dalam penggunaan dana desa.

"Dalam menggunakan dana desa, kepala desa harus berhati-hati agar aman dan tidak berdampak hukum di kemudian hari," katanya di Sampit, Senin.

Setiap program pembangunan desa yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa hendaknya dikonsultasikan dengan pihak Inspektorat, supaya aman dan terhindar dari pelanggaran yang dapat berdampak hukum.

Dengan ada komunikasi, diharapkan setiap kebijakan kepala desa bisa dideteksi sejak awal apakah akan berdampak hukum atau tidak.
Handoyo menilai, selama ini kepala desa di Kotawaringin Timur belum maksimal dalam memanfaatkan keberadaan Inspektorat untuk berkonsultasi. Padahal, konsultasi itu penting untuk memastikan langkah yang diambil tidak menyalahi aturan.

Inspektorat merupakan salah satu instansi deteksi dini terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan desa. Untuk itu keberadaannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis untuk mengingatkan dan mengarahkan kepala desa agar lebih aktif berkonsultasi dengan inspektorat. Apalagi saat ini Inspektorat selalu terbuka," ucapnya.

Handoyo juga meminta kepada masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan dana desa di masing-masing desanya. Jika terjadi penyimpangan, segera ingatkan kepala desa dan aparaturnya sebagai pengguna anggaran.

Masyarakat juga bisa melaporkan pelanggaran penggunaan dana desa ke Inspektorat, polisi atau kejaksaan, sehingga bisa dilakukan pencegahan dini dan kesalahan tidak terus berlanjut.

Handoyo juga meminta kepada kepala desa untuk lebih transparan dalam penggunaan dana desa. Seperti memampang laporan program dan penggunaan anggaran pada baliho agar seluruh masyarakat mengetahuinya.