Gubernur peduli dengan anak putus sekolah di Kalteng

id Pemerintah provinsi kalimantan tengah, pemprov kalteng, gubernur sugianto sabran, bidang pendidikan, anak putus sekolah, permukiman padat penduduk, pa

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menggendong anak dari salah seorang warga yang ia temui saat mengunjungi permukiman padat penduduk di kawasan Kota Palangka Raya, Selasa, (21/5/2019). (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan, pihaknya menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, selain infrastruktur, kesehatan dan ekonomi dalam arti luas.

"Salah satu yang kami lakukan adalah menginventarisir anak-anak putus sekolah, agar mereka bisa kembali melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya," katanya saat menyusuri permukiman padat penduduk di kawasan Kota Palangka Raya, Selasa.

Didampingi Sekretaris Daerah Kalteng dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi, Sugianto mengunjungi permukiman padat penduduk dan bertemu dengan sejumlah anak putus sekolah.

Dalam kesempatan itu, ia langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kalteng agar dapat menindaklanjutinya, sehingga jumlah anak putus sekolah di Kalteng dapat ditekan menjadi seminim mungkin.

"Ini merupakan kewajiban pemerintah di berbagai tingkatan. Jangan sampai generasi penerus kita banyak yang putus sekolah, sebab pendidikan merupakan hal yang penting dan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Ia menjelaskan, pada kunjungan itu, masih banyak ditemui anak-anak putus sekolah dengan berbagai macam alasan. Padahal mereka tinggal di ibu kota provinsi, sehingga pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut masih terjadi.

Kondisi itu diharapkan menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemprov namun juga pemerintah kabupaten dan kota. Melalui OPD yang membidangi harusnya dapat menginventarisir warga miskin di wilayahnya dan memenuhi hak-hak mereka, termasuk pendidikan hingga kesehatan.

"Manfaatkan anggaran yang dimiliki sebaik mungkin, yakni dengan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kalau perlu jika anggaran tidak memadai, gunakan anggaran pribadi sebab ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang pemimpin," tegasnya kepada awak media.

Lebih lanjut ia memaparkan, setiap kunjungan kerja yang pihaknya lakukan berakhir, selalu dilakukan evaluasi bersama OPD terkait. Agar setiap permasalahan yang masih terjadi, bisa segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar