Maksimalkan pemenuhan kesehatan warga Kalteng melalui RS tipe A

id Pemprov kalteng, pemerintah provinsi kalimantan tengah, sekda fahrizal fitri, anggaran pendapatan dan belanja daerah, apbd, sumber daya manusia, palan

Maksimalkan pemenuhan kesehatan warga Kalteng melalui RS tipe A

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri. (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Farizal Fitri menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit tipe A yang akan segera direalisasikan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan secara maksimal.

Apabila sudah selesai dibangun dan resmi beroperasi, maka tidak perlu adanya rujukan pasien ke luar daerah, karena semuanya diharapkan bisa ditangani di RS tipe A ini, kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Sabtu.

"Bahkan kami menginginkan, pasien dari luar daerahlah yang dirujuk ke Kalteng. Pemprov secara serius ingin mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan sejajar dengan daerah maju lainnya," tegasnya.

Tentu jika sudah dibangun dan difungsikan, keberadaan RS tipe A akan menjadi kebanggaan daerah serta warga Kalteng. Terlebih jika benar-benar bisa memenuhi kebutuhan rujukan dari luar daerah, khususnya wilayah Kalimantan.

Pemprov Kalteng optimistis pembangunan RS tipe A mulai dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang, karena saat ini studi pendahuluan yang menjadi tahap awal telah selesai dilakukan dan naik ke tahap 'outline business case'.

Tahapan 'outline business case' yaitu tahap menjelaskan secara rinci cakupan biaya, keterjangkauan, resiko, rute pengadaan hingga jadwal proyek terhadap pembangunannya. Rencananya rumah sakit ini akan dibangun di km 38 Tjilik Riwut Palangka Raya.

"Kami ingin rencana pembangunan rumah sakit ini bisa segera direalisasikan, sehingga nantinya tidak ada lagi warga Kalteng yang mengalami kesulitan dalam pelayanan kesehatan, khususnya terkait rujukan," ungkapnya.

Nantinya pembangunan rumah sakit itu, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Fahrizal juga menyebut, selain untuk melengkapi kebutuhan di bidang kesehatan, juga sebagai bagian dari pendukung rencana pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah pusat ke Kalteng.