Gubernur Kalteng minta warga tidak menjual lahan

id Pemprov kalteng, pemerintah provinsi kalimantan tengah, buka puasa bersama, gubernur sugianto sabran, wakil gubernur habib ismail bin yahya, sohib, sy

Gubernur Kalteng minta warga tidak menjual lahan

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengingatkan warganya untuk berhati-hati dalam menjual lahan, khususnya di tiga kabupaten dan kota yang berpotensi menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

"Bagi warga di Kabupaten Gunung Mas dan Katingan serta Kota Palangka Raya, harus berhati-hati dan bahkan saya ingin agar tidak ada yang menjual lahan mereka," katanya di Palangka Raya, Minggu.

Apabila nantinya tiga daerah itu benar-benar dipilih oleh pemerintah pusat sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, maka lahan-lahan tersebut akan memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sugianto menyebut, kepemilikan lahan oleh warga lokal tentu akan memperkuat kedudukan mereka jika ibu kota negara benar-benar ditetapkan di Kalteng. Tak hanya warga, pemerintah kabupaten dan kota pun diminta menginventarisir lahan milik daerah.

"Sehingga nantinya saat investor masuk dan ingin melakukan pembangunan, akan lebih terarah tanpa mengabaikan kepentingan warga sekitar. Saya tidak ingin warga lokal tergerus oleh lajunya pembangunan dan ketatnya persaingan," tegasnya.

Untuk itu semuanya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dipersiapkan secara matang. Salah satu yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di masing-masing daerah.

Menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara, peningkatan kualitas SDM penting dilakukan. Saat ini pemprov terus berupaya melakukannya, melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi.

OPD itu diantaranya Dinas Pendidikan yang terus memperbaiki serta meningkatkan pendidikan yang diterima oleh masyarakat, kemudian Dinas Tenaga Kerja yang terus meningkatkan kemampuan SDM agar bisa bersaing dalam dunia kerja dan perangkat daerah lainnya.

"Hal yang sama juga dilakukan OPD lain sesuai tugas dan fungsinya. Kami pun meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota melakukan hal yang sama, yakni memaksimalkan peningkatan kualitas SDM di daerahnya," tutur Sugianto.