Pemkot Palangka Raya raih opini WTP ke-3 dari BPK-RI

id pemkot palangka raya,Pemkot Palangka Raya raih opini WTP ke-3 dari BPK-RI,Inspektur Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan

Inspektur Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Alman P Pakpahan. (Foto Antara Kalteng/Adi Wibowo)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republk Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah.

"Semoga dengan pencapaian ini tata kelola keuangan pemerintah Kota Palangka Raya semakin baik di tahun-tahun yang akan datang. Catatan dan rekomendasi dalam LHP BPK RI juga akan segera kami ditindaklanjuti," kata Inspektur Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan, Senin.

Menurut Alman keberhasilan Pemerintah "Kota Cantik" itu dalam meraih opini WTP ketiga kali berturut-turut menunjukkan tata kelola pencatatan aset dan keuangan yang semakin baik.

Untuk itu, pihaknya berharap kerja keras seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu dapat ditingkatkan sehingga tahun berikutnya opini WTP dari BPK RI dapat dipertahankan.

Dia pun berharap seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya secara mandiri terus mengembangkan kualitas dan kapasitas kinerja sehingga pelaksanaan pemerintahan yang bermuara pada pelayanan semakin optimal.

Pernyataan itu diungkapkan di terkait penyerahan Opini WTP yang dilaksanakan di Aula BPK Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Jumat (24/5) bersamaan dengan enam pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah.

"Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga berhasil meraih peringkat pertama se-Kalimantan Tengah terkait prosentase tindak lanjut (TL) LHP BPK yang mencapai 93,86 persen," katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Riswana mengatakan opini wajar itu memiliki arti, besar nilai kesalahan yang dilakukan dalam proses administrasi masih dalam batas toleransi.

"Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan dari tujuh kabupaten ini sudah bagus dan kesalahan-kesalahannya pun masih bisa ditoleransi atau tidak melebihi batas toleransi sehingga bisa kita berikan opini WTP," katanya.

BPK pun berharap pemerintah daerah segera menindak lanjuti beberapa temuan khususnya terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan tahun sebelumnya maupun temuan 2018.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar