Pilkada 2020 Kotim memerlukan anggaran hingga Rp40 miliar

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah bersama DPRD setempat, dalam waktu dekat segera membahas penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni bupati dan wakil bupati yang rencananya digelar pada  2020 mendatang.

"Kami perkirakan pelaksanaan pilkada Kotawaringin Timur   tahun depan , membutuhkan anggaran antara Rp35-40 miliar lebih," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Jhon Krisli di Sampit, Selasa.

Menurut Jhon, pembahasan anggaran untuk pilkada tersebut mengalami keterlambatan, karena baru akan dibahas pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Padahal seharusnya pembahasan dilakukan sejak tahun anggaran 2018 lalu.

Namun meski terjadi keterlambatan penyediaan anggaran, pihaknya optimistis pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

Lebih lanjut ia memaparkan, walaupun pilkada masih jauh, penyediaan anggaran sudah seharusnya dilakukan secara bertahap. Terhitung sejak tahun anggaran 2018, 2019 hingga 2020, sehingga tidak terlalu memberatkan APBD.

"Penyediaan anggaran pilkada secara bertahap tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Asalkan setelah anggaran tersedia, kemudian diperkuat dengan payung hukum berupa peraturan daerah (perda)," tegasnya.

Besarnya anggaran untuk pelaksanaan pilkada dikarenakan jumlah pemilih bertambah, sehingga secara otomatis jumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga bertambah dibanding pemilu serentak 2019.

Dengan bertambahnya jumlah pemilih dan TPS itu, maka dipastikan jumlah petugas seperti PPS dan PPK juga harus ditambah dan semuanya memerlukan biaya.

"Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur nantinya digelar bersamaan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, maka secara otomatis juga akan ada bantuan anggaran dari pemerintah provinsi," jelas Jhon.

Ia pun mengatakan, DPRD Kotim berupaya membantu pemerintah kabupaten dalam menganggarkan biaya untuk pelaksanaan pilkada tersebut, agar terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.