Kepala desa di Kotim diingatkan jangan abaikan aturan

id Kepala desa di Kotim diingatkan jangan abaikan aturan,Sekda Kotim ,Halikinnor,Dana desa,Alokasi dana desa,Sampit ,Kotim ,Kotawaringin Timur

Kepala desa di Kotim diingatkan jangan abaikan aturan

Sekretaris Daerah Kotim Halikinnor didampingi sejumlah camat saat memberikan keterangan pers, Senin (17/6/2019). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Halikinnor mengingatkan kepala desa jangan mengabaikan aturan karena konsekuensinya akan membawa dampak hukum.

"Ada kepala desa yang bandel. Sudah diingatkan beberapa kali tetapi ngotot. Setelah ada masalah, akhirnya pemerintah kabupaten juga yang harus turun tangan. Untung tidak sampai diproses hukum," kata Halikinnor di Sampit, Senin.

Hal itu diungkapkan Halikinnor saat sosialisasi tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan ini diikuti 514 peserta yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa dari 168 desa, Badan Permusyawaratan Desa, 17 camat, 17 lurah dan lainnya.

Setiap desa di Kotawaringin Timur mengelola anggaran yang sangat besar yakni di atas Rp1 miliar per tahun. Dana itu harus dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa dan jajarannya harus benar-benar mematuhi aturan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih optimal.

Halikinnor meminta kepala desa lebih banyak berkonsultasi dalam membuat kebijakan, khususnya terkait anggaran dan aturan. Kepala desa jangan melakukan tindakan tanpa ada dasar hukum yang jelas atau hanya berdasarkan penafsiran sendiri.

Kasus hukum yang menyeret sejumlah kepala desa dan mantan kepala desa di Kotawaringin Timur beberapa tahun terakhir harus menjadi pelajaran semua pihak. Jangan ada lagi aparatur desa yang terjerat hukum akibat tindakan melanggar hukum, apalagi jika memang sengaja berniat melanggar hukum, seperti korupsi dan suap.

"Ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada Inspektorat, dan ada Kejaksaan melalui TP4D mereka. Manfaatkan itu untuk berkonsultasi sehingga langkah atau kebijakan yang diambil tidak sampai melawan hukum," tegas Halikinnor.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Hawianan mengatakan, sosialisasi tahapan penyusunan APBDes sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tahapan pembangunan desa sesuai regulasi sehingga APBDes bisa diselesaikan tepat waktu.

"Kegiatan ini juga diisi pencerahan tentang pengelolaan keuangan desa dan masalah hukum oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Ini merupakan langkah pencegahan agar tidak sampai ada kebijakan melawan hukum yang dibuat oleh kepala desa dan jajarannya," demikian Hawianan.

Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar