Distribusi elpiji bersubsidi di Kotim harus diperbaiki

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Alexius Esliter meminta pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperbaiki sistem distribusi gas elpiji subsidi tabung 3 kilogram agar benar-benar tepat sasaran.

"Belum meratanya distribusi gas elpiji subsidi di Kotawaringin Timur karena masih amburadulnya sistem, sehingga banyak masyarakat yang berhak untuk menggunakan, seperti yang tinggal di pelosok, tidak kebagian," katanya di Sampit, Selasa.

Belum adanya sistem yang baik dalam mengatur pendistribusian, membuat peredaran gas elpiji subsidi tidak sampai ke pelosok dan hanya beredar di wilayah perkotaan. Akibatnya, warga di pelosok kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi dan jika pun ada harganya sangat mahal.

Menurut Alexius, kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg terjadi juga akibat lemahnya pengawasan, sehingga peluang penyelewengan terbuka lebar.

Warga pelosok selama ini kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji subsidi tabung tiga kilogram. Kalaupun ada harganya tidak lagi sesuai aturan, yakni berkisar antara Rp30.000/kg hingga Rp45.000/kg dan hal tersebut sudah lama terjadi.

Gas elpiji tabung tiga kilogram selama ini hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat miskin di pelosok gigit jari.

"Kondisi ini sebetulnya sudah lama dikeluhkan masyarakat, namun sayangnya sampai saat ini pemerintah daerah tidak serius menangani permasalahan tersebut. Kami di DPRD sudah berupaya membantu menyelesaikan masalah itu, namun kewenangan DPRD sangat terbatas, sehingga tidak dapat berbuat banyak," ucapnya.

Alex mengatakan, perlu diketahui, dalam satu bulan Kabupaten Kotim mendapat jatah dari Pertamina sebanyak 80.000 tabung gas elpiji subsidi yang disalurkan melalui lima perseroan terbatas (PT) dan 400 agen pangkalan elpiji.

Kuota yang sangat besar tersebut sebetulnya lebih dari cukup jika distribusinya benar-benar diawasi agar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang berhak menggunakannya, yakni masyarakat kurang mampu atau miskin.

"Kami menyarankan jika ingin gas elpiji subsidi tersebut tepat sasaran maka sistem penyalurannya harus diperbaiki, seperti bekerja sama dengan koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa yang telah memiliki badan hukum," demikian Alex.