DPRD ancam tak beri anggaran kepada SOPD berkinerja buruk

id dprd kabupaten kotawaringin timur,dprd kotim,wakil ketua dprd kotim,supriadi,dinas di kotim berkinerja buruk

DPRD ancam tak beri anggaran kepada SOPD berkinerja buruk

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur H Supriadi. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Supriadi mengancam pihaknya tidak akan memberi anggaran kepada satuan organisasi perangkat daerah berkinerja buruk, serta tidak mampu menyerap anggaran yang telah diberikan.

"Bagi SOPD yang tidak mampu merealisasikan programnya dengan baik maka pada tahun anggaran berikutnya SOPD bersangkutan hendaknya jangan diberi anggaran," kata Supriadi di Sampit, Rabu.

Kinerja pimpinan SOPD gagal merealisasikan program juga juga harus dievaluasi, jika tidak mampu maka sebaiknya diganti dengan yang lain, dan lebih mampu. Hal itu sudah menjadi resiko, sebab jika tidak SOPD bersangkutan akan menghambat jalannya pembangunan di daerah. Dan akan kembali diberikan anggaran apabila kinerjanya telah membaik.

Baca juga: Ketidakhadiran Gubernur di paripurna ganggu hubungan dengan DPRD

Anggaran yang tidak terserap tersebut hendaknya dialihkan ke SOPD lain yang lebih membutuhkan dan memiliki program pembangunan namun tidak dapat terlaksana karena kurangnya anggaran. Penunjukan dan pemberian kepercayaan terhadap SOPD yang mampu merealisasikan pogram pembangunan juga sebaai upaya untuk memaksimalkan serapan anggaran.

"SOPD yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut hendaknya juga diberikan penghargaan berupa hadiah atau bentuk lainnya untuk memacu kinerja lebih baik lagi," ucapnya.

Menurut dia dengan maksimalnya serapan anggaran diharapkan APBD tidak menyisakan anggaran. APBD merupakan uang yang dihimpun dari rakyat, dan harus dipergunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat.

Wakil rakyat Kotawaringin Timur itu pun meminta pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah daerah harus benar-benar menghindari terjadi anggaran yang berlebih akibat tidak terserap karena hal tersebut akan merugikan masyarakat.

"Pemkab pun harus untuk mematangkan perencanaan sebelum seluruh program dilaksanakan, sehingga tidak ada program pembangunan yang gagal pelaksanaannya," demikian Supriadi.


Baca juga: Legislator Kotim soroti tidak terbukanya pengelolaan dana silpa

Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim bahas raperda penyertaan modal