Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk bergerak cepat menyelamatkan pantai ujung pandaran dengan melanjutkan penanganan abrasi, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.
"Abrasi yang terjadi di objek wisata itu sudah menghabiskan sebagian daratan pantai. Jadi, kalau tidak segera ditangani akan berakibat hilangnya pantai ujung pandaran," kata Rudianur di Sampit, Jumat.
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu bercerita, sebelum tergerus abrasi, hamparan yang menjorok ke laut hampir 50 meter. Namun sekarang ini kondisi itu sudah tidak ada lagi, bahkan di beberapa mulai tenggelam.
Dia mengatakan Pemkab Kotim jangan menganggap remeh permasalahan abrasi di pantai Ujung Pandaran, dan harus melakukan penanganan serius untuk mengatasi bencana apabila masih menginginkan kawasan tersebut.
"Penanganan abrasi Ujung Pandaran dalam beberapa tahun terakhir telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupian, jadi sayang jika tidak dilanjutkan penanganannya," kata Rudianur.
Penanganan abrasi yang melanda pantai Ujung pandaran hendaknya dilakukan secara keroyokan, baik itu pemerintah Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, pemerintah provinsi Kalteng dan pemerintah pusat.
Baca juga: DPRD Kotim belum terima berkas usulan dana pilkada
Keterlibatan pemerintah Kabupaten Seruyan dibutuhkan karena ada beberapa titik ruas jalan penghubung ke kabupaten tersebut terancam putus jika tidak segera ditangani. Dengan penanganan secara keroyokan diharapkan dapat memudahkan dan meringakan pembiayaan dibandingkan hanya dilakukan oleh satu daserah saja.
"Saya lihat pemerintah Kotawaringin Timur kurang tanggap dan lambat menangani abrasi ini. Jika dari dulu mingkin abrasi pantai Ujung Pandaran tidak separah sekarang," kata Rudianur.
Wakil rakyat Kotim itu juga berharap penanganan abrasi pantai Ujung Pandaran tidak asal-asalan karena sebelumnya pasir yang diisikan kedalam karung untuk menahan hantaman ombak di keruk tidak jauh dari lokasi pantai.
"Penanganan waktu itu memang darurat, namun meski darurat bukan berarti harus menguruk pasir di sekitar pantai. Bahkan penanganan darurat tersebut juga dianggarkan pemerintah daerah yang nilai lumayan besar," demikian Rudianur.
Baca juga: DPRD didorong bentuk pansus usut dana SILPA Kotawaringin Timur
Baca juga: Legislator : Korban perkosaan di Kotim perlu pendampingan psikolog
DPRD desak Pemkab Kotim lanjutkan tangani abrasi Pantai Ujung Pandaran
Sejumlah pohon tumbang dan daratan di objek wisata Pantai ujung Pandaranterus tergerus oleh abrasi. (Foto Jurnalis warga)
